Gubernur Papua Barat Abraham Atururi dan Wakil Ketua DPR Papua Barat J. A. Jumame menandatangi serah terima laporan keuangan Pemerintah Papua Barat tahun anggaran 2014 disaksikan anggota BPK-RI, Bahrullah Akbar, di gedung DPRPB, Jumat (26/6/2015). | CAHAYAPAPUA.com| RASYID FATAHUDIN

LAPORAN KEUANGAN PB 2014 WTP, 481 REKOMENDASI BELUM DITINDAKLANJUTI

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Jumat (26/6/2015) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah provinsi Papua Barat tahun anggaran 2014 kepada DPR Papua Barat. Seperti diketahui, LHP BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan Pemprov Papua Barat.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh anggota VI BPK-RI, Bahrullah Akbar dalam sidang paripurna istimewa DPR Papua Barat yang dipimpin Wakil Ketua I, J. A. Jumame didampingi Wakil Ketua II, Robert Manibuy.

Terungkap dalam sidang itu, opini BPK RI terhadap LKPD ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian standar akutansi pemerintah, kecupukan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian intern.

Bahrullah Akbar menagatakan, penyampaian LHP atas pertanggung-jawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2014 dapat diserahkan tepat waktu. “BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sesuai dengan SPKN dan menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP),” katanya siang itu.

Dijelaskan, pemeriksanaan keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan, Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp.5,76 triliun dari anggaran sebesar Rp.5 Triliun.

Belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp.5,42 Triliun dari anggaran Rp.6,25 Triliun, total aset sebesar Rp.10,13 Triliun, total kewajiban sebesar Rp.132,82 miliar dan total ekuitas dana sebesar Rp.9,99 Triliun.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran TA 2014 anggaran belanja senilai 6,25 Triliun direalisasikan senilai Rp.5.42 Triliun (86,80%) yang dibiayai dari pendapatan transfer senilai Rp.5,45 Triliun (94,68%) dan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp.306 Miliar (5,32%).

Ditahun anggaran 2014 terjadi keanikan pendapatan daerah sebesar 2,21% dibandingkan TA 2013. Belanja TA 2014 pun naik sebesar 20,27% dibandingkan belanja TA 2013. Kenaikan belanja TA 2014 meliputi belanja modal sebesar 42,96% dan belanja operasi sebesar 21,48%.

Kendati demikian, pemantauan tindaklanjut per 25 Mei 2015 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan TA 2005 sampai dengan TA 2014 terdapat 918 rekomendasi senilai Rp. 327,86 miliar.

Sebanyak 292 rekomendasi atau senilai Rp.27,08 Miliar (31,81%) telah ditindaklanjuti, sebanyak 145 rekomendasi senilai Rp.141,28 Miliar (15,805) belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindaklanjut. Selain itu sebanyak 481 rekomendasi senilai Rp.218,12 miliar (52,40%) belum ditindak-lanjuti.

Bahrullah menambahkan pemerintah wajib menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. “Sesuai pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara, wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima,” paparnya.

Gubernur Papua Barat, Abraham O.Atururi dalam sambutannya mengatakan pemerintah provinsi Papua Barat akan berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksanaan BPK.

“Termasuk sesegera mungkin dan berupaya maksimal menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Bram sapaan akrabnya.

Gubernur menambahkan perjalanan pemerintah provinsi Papua Barat sejak 2004 dalam pengelolaan keuangan sudah diperiksa oleh BPK RI namun opini disclaimer. Predikat ini disandang oleh pemerintah provinsi Papua Barat selama 9 tahun yakni dari 2004-2012.|RASYID FATAHUDIN

Editor:TOYIBAN

Tinggalkan Balasan