LP3BH Manokwari bersama warga sipil menggelar aksi bakar lilin, Sabtu lalu.

Lawan lupa HAM Papua, LP3BH dan masyarakat gelar aksi lilin

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari bersama masyarakat sipil kembali menggelar aksi bakar lilin.

Hal itu dilakukan, sebagai sikap melawan lupa akan terjadinya berberapa dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua.

“Hari ini kami melakukan aksi bakar lilin dan ibadah syukur untuk melawan lupa beberapa dugaan pelanggaran HAM di tanah (Papua, red) ini,” ungkap Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, melalui siaran pers yang diterima Cahaya Papua, Sabtu lalu.

Dikemukakan, beberapa dugaan pelanggaran HAM tersebut, yakni tragedi Biak berdarah 16 tahunsilam tepatnya, 6 Juli 1998.Dan dilaksanakannya, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Pemerintah Indonesia untuk rakyat Papua 48 tahun yang lalu (15 Juli 1969) di Tanah Papua yang diduga keras mengandung pelanggaran HAM Berat.

Dia menjelaskan, aksi diawali ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Muabuay dengan khotbah yang diangkat dari Mazmur 121 ayat (1) sampai ayat yang ke-7 dengan thema Tuhan lah Penjaga Israel. Selain itu, ia menyebutkan, bahwa lembaga yang dipimpinnya telah menetapkan aksi-aksi(melawan lupa, Red) serupa, sejak awal tahun tahun 2017.

Aksi serupa menurut Warinussy, akan dilanjutkan pada Sabtu, 28 juli mendatang. Yaitu puncak dari untuk memperingati diselenggarakannya Pepera yang 48 tahun lalu di Gedung Wilhelmina-Manokwari (kini menjadi gedung DPR Papua Barat).

“Setelah ibadah syukuran dan aksi bakar lilin, kami dan masyarakat sipil membaca petisi.Isi petisi tersebut terkait pernyataan kami, bahwa penyelenggaraan Pepera diduga keras mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM berat,” cetusnya.

Untuk itu, lanjut Warinussy,LP3BH bersama masyarakat sipil di Tanah Papua, mendesak penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam penyelenggaraan Pepera tersebut sesuai mekanisme Hukum Internasional.

“Penyelesaian dengan menggunakan mekanisme Hukum Internasional ini, ditekankan untuk dilakukan dengan bertitik tolak pada isi lengkap dari Perjanjian New York serta isi lengkap dari Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2504 (XXIV) Tahun 1969,” pungkas Warinussy. (tnj)

Tinggalkan Balasan