Protes petugas medis ruang bersalin RSUD Manokwari yang ditempelkan pada banner berukuran besar di pintu masuk utama ruang bersalin RSUD Manokwari, Jumat (1/12). Mereka menyatakan tidak akan memberi pelayanan hingga ada klarifikasi dari media yang menempatkan berita soal dugaan Pungli ibu melahirkan di RSUD, pada berita utama media tersebut.

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Legislator Bidang Kesehatan dan Pendidikan DPRD Kabupaten Manokwari, Trisep Kambuaya, mendorong ketua komisi A DPRD Manokwari, segera melayangkan surat panggilan ke pihak RSUD Manokwari, untuk meminta kejelasan perihal macetnya pelayanan di ruang bersalin rumah sakit pemerintah tersebut.

Pihak unit ruang bersalin RSUD Manokwari sampai hari kelima, kemarin, menolak menerima pasien, menyusul pemberitaan dugaan pungli di unit tersebut, yang dikutip media massa dari Ombudsman Papua Barat. Para petugas memasang pengumuman di depan ruang bersalin yang intinya menolak pasien, karena merasa keberataan dengan pemberitaan tersebut.

Menurut Trisep, selain pihak RSUD, DPRD juga perlu memanggil Ombudsman Papua Barat, Dinas Kesehatan Manokwari dan Bupati Manokwari, untuk meminta tanggapan mereka dalam penyelesaian macetnya pelayanan di ruang bersalin RSUD.

“Kami meminta secepatnya ketua komisi membuat surat ke berbagai pihak terkait terutama pihak RSUD dan Ombudsman agar segera mengklarifikasi persoalan ini,” kata Trisep, Jumat (1/12).

Trisep mengatakan kehadiran Ombudsman diperlukan untuk memaparkan data sekaligus meminta klarifikasi dari temuan mereka. Dikatakan Ombudsman sebagai lembaga Negara memang ditugasi untuk memantau pelayanan publik.

“Penting jika ada indikasi itu (pungli), dan Ombudsman wajib menyertakan bukti otentik. Selain itu, harus dicek secara detail apakah benar para tenaga medis murni terindikasi melakukan Pungli?” kata dia.

“Ataukah, ada hal lain yang membuat tenaga medis dalam tindakan pemenuhan perlengkapan pelayanan kesehatan meminta pasien mengeluarkan biaya sendiri karena tidak ditanggung Jamkesmas, BPJS atau asuransi kesehatan lainnya,” jelasnya.

Trisep menekankan bahwa Dinas Kesehatan juga perlu memastikan apakah hak tenaga medis sudah dipenuhi secara wajar agar tidak memicu persoalan macam ini kembali terjadi.

“Masalah kesejahteraan paramedis sangat penting. Saya tegaskan,  kepala dinas kesehatan dan direktur wajib memperhatikan dan jangan main – main dengan hak tenaga medis. Sebab mereka juga telah bekerja maksimal, namun tidak menerima hasil dan hak mereka secara seimbang sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan,” ujar Trisep.

Selain itu Trisep mengatakan DPRD juga perlu mendorong pemerintah daerah mengkaji kembali persoalan terkait masih minimnya tingkat pelayanan dasar dan juga hal lainnya yang dapat menganggu pelayanan kesehatan di RSUD Manokwari. (cr-80)

Leave a Reply