kemelut ketua DPR PB

Legislator Nilai Kemelut Ketua DPRPB sebagai Kemunduran Demokrasi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Legislator DPR Papua Barat Sanusi Rahaningmas menilai kemelut ketua DPR PB yang berujung diblokadenya kantor tersebut merupakan indikator bahwa proses berdemokrasi di daerah ini sedang mengalami kemunduran.

Sanusi menilai kemelut ketua DPRPB merupakan kewenangan partai Demokrat, —partai pemenang Pemilu– seharusnya dibicarakan ke partai bersangkutan.

“Secara pribadi saya nilai pemalangan (blokade) kantor merupakan langkah tidak pas, karena menghambat tugas DPRPB yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan,” kata Sanusi kepada wartawan di kantor tersebut, kemarin.

“Bila perlu yang dipalang (blokade) itu kantor partai Demokrat sehingga solusinya apa (bisa dibicarakan). Selama ini tanpa ketua, kegiatan DPRPB bisa jalan. Jangan hanya karena masalah ketua menghambat kegiatan DPRPB,” dia melanjutkan.

Sanusi menyatakan tidak menyalahkan siapa-siapa dalam kemelut ketua DPRPB. Namun menurut dia, kemelut tersebut harusnya dibicarakan dengan itikad baik disertai ketulusan. “Jangan dengan emosi.”

Politisi yang sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPRPB ini menyatakan perlu ada pembicaraan internal antar kader partai Demokrat terkait kemelut ini, namun ia mengingatkan pembicaraan internal tersebut tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

Selain itu Sanusi menyatakan keliru jika ada pendapat yang berkembang menyalahkan DPRPB karena seolah-olah mendukung SK terhadap ketua DPRPB yang sudah dikeluarkan. Menurut dia DPRPB tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi ketua DPRPB.

Lebih jauh dia menilai meski MRPB dan fraksi Otsus DPRPB sudah memperjuangkan aspirasi ke Jakarta agar ketua DPRPB dijabat oleh orang asli Papua, namun faktanya SK tetap dikeluarkan, sehingga menurut lembaga lain tidak berwenang untuk mengubah SK tersebut.

Ia juga menghimbau agar kemelut jabatan ketua DPRPB agar tidak memantik sentimental kesukuan, sebab selama ini kehidupan masyarakat di Papua Barat akur dan tenang. “Kita juga harus berkaca pada provinsi induk (Papua) sebagai pencetus Otsus, pengagas Majelis Rakyat Papua, tapi mereka mereka saling memiliki satu dengan lainnya,” katanya.

“Kebersamaan dalam memperjuangan aspirasi hal penting, sehingga jangan ada perjuangan yang dilakukan dengan sendiri-sendiri. Kenapa tidak melibatkan semua elemen yang ada di lembaga ini (DPRPB) untuk duduk bicara bersama dan menghadap ke pusat. Jangan bermain secara single fighter karena, kita akan alami kesulitan,” tambah dia.

“Jangan ada lembaga di dalam lembaga atau fraksi di dalam fraksi. Jangan mengotak-ngotakan lembaga ini. Kita bekerja bersama sesuai tugasn,” dia mengakhiri.

Kemelut jabatan ketua DPRPB telah berlangsung lama. Belakangan Mendagri Djahjo Kumolo mengeluarkan SK terhadap Matheos Selano –yang diusulkan partai Demokrat– untuk menjabat sebagai ketua DPRPB. Keberadaan SK tersebut berakhir dengan diblokadenya kantor DPRPB yang telah dibuka Rabu lalu. | RASYID FATAHUDDIN