Legislator : Pembangunan di Papua Barat Abaikan Keseimbangan Lingkungan

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Tingginya aktivitas pembangunan di wilayah provinsi Papua Barat akhir-akhir ini justru mengabaikan aspek lingkungan. Kondisi ini tergambar dari sejumlah peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah.

“Di beberapa daerah di Papua Barat kalau hujan sedikit saja bisa banjir yang berakibat fatal, bahkan penduduk harus mengungsi dari rumah. Sekarang ini tidak ada keseimbangan,” kata anggota Komisi C DPR Papua Barat, Bram Goram Gaman, Jumat (22/4).

Bram mengatakan, alih fungsi lahan tidak lagi mengikuti tata ruang wilayah yang penting untuk mengatur pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan di alam sebagai salah satu sebab.

“Saluran yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan daerah serapan justru tertutup akibat alih fungsi lahan. Baik untuk pembangunan pemukiman maupun perkantoran pemerintah dan swasta,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah perlu mencermati kondisi kekinian yang telah menunjukan gejala bencana akibat pembabatan lahan tanpa memperhatikan keseimbangan di alam tersebut yang dapat dicermati di Manokwari, Sorong, dan Wasior.

“Perlu juga menjaga hutan yang berfungsi sebagai daerah penyanggah. Konsep pembangunan juga harus didukung dengan sistim drainase yang tepat. Kalau konsep ini diterapkan, kita bisa meminimalisir dampak bencana,” tuturnya.

Menurut Bram, tidak tertutup kemungkinan di daerah-daerah yang sering terpapar dampak bencana banjir maupun longsor merupakan kawasan yang telah beralih fungsi serta konsep pembangunan tidak melihat kontur wilayah.

Bram mengimbau, sebelum terlambat, konsepe pembangunan di Papua Barat perlu bijak dengan melihat keseimbangan antara pembangunan dan penyediaan daerah-daerah yang berfungsi sebagai daerah penyerapan.

Disisi lain, Bram mengakui bencana lingkungan seperti banjir maupun tanah longsor serta bencana lainnya, tidak lepas dari kesadaran masyarakat terutama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Salah satunya, adalah perilaku membuang sampah di sembarang tempat sehingga menumpuk dan menutupi saluran air. Ia mengungkapkan, kondisi ini diperparah karena tidak didukung dengan tata kelola persampahan yang baik.

Bram menambahkan, penyediaan tempat pembuangan sementara hingga tempat pembuangan akhir, perlu didukung oleh tata kelola persampahan yang ditangani oleh satu instansi khusus.

“Kampanye tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan perlu digalakan untuk mengajak warga tidak menjadikan jalan atau saluran air sebagai tempat sampah. Kalau tidak ada kesadaran, kita siap-siap panen bencana,” tandasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan