Masyarakat Adat Malamoi mempertanyakan alasan belum disahkannya Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Malamoi oleh DPRD Kabupaten Sorong.

LMA: Kapan Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA Malamoi disahkan?

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— LMA Malamoi mempertanyakan status Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Malamoi yang telah lama ‘macet’ di DPRD Kabupaten Sorong. 

Draf Perda ini telah disusun dan diserahkan oleh LMA Malamoi kepada DPRD Kabupaten Sorong Oktober 2016, namun sampai saat ini tidak ada titik terang tentang pengesahannya

“Kami mempertanyakan mengapa setelah begitu lama, Raperda ini masih belum disahkan dan justru dibawa ke Biro Hukum Pemprov di Manokwari? Ada apa ini?,” demikian Ketua LMA Malamoi Silas Kalami dalam siaran pers yang diterima Cahaya Papua, kemarin.

Silas mengatakan sesuai informasi yang mereka terima, pihak DPRD Kabupaten Sorong telah membawa Raperda tersebut untuk dikonsultasikan ke Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari.

Silas menegaskan Raperda ini memberikan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perlindungan terhadap tanah, hutan, sumbedaya alam, kebudayaan, tradisi dan kelembagaan masyarakat hukum adat dan sekaligus solusi untuk menghindari permasalahan tanah di masa yang akan datang di daerah tersebut.

“Kami menuntut agar DPRD Kabupaten Sorong segera mensahkan Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA. Jangan ditunda-tunda lagi,” tambah Dance Ulimpa, Ketua Dewan Adat suku Moi di Kalaben.

Ketua BPH AMAN Daerah Sorong Raya Kostan Magablo menegaskan bahwa pengakuan hak MHA Malamoi atas hutan adatnya merupakan langkah awal bagi pelestarian hutan adat di Sorong, dan pencegahan terhadap pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan pertambangan.

Sementara itu Ketua Himpunan Mahasiswa Moi se Indonesia Carlos Kalasuat menuntut  janji Ketua DPRD Kabupaten Sorong pada bulan Oktober 2016 dan Februari 2017 untuk mengesahkan Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Malamoi.

Di Indonesia saat ini sudah ada  12 Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA. Pada 30 Desember 2016, Presiden Joko Widodo bahkan telah menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat untuk 9 Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Penyerahan ini merupakan perwujudan pelaksanaan Keputusan MK No. 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara.

Presiden Joko Widodo bersama KemenLHK telah mencanangkan proses percepatan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Cara ini diyakini akan menjadikan hutan yang dikelola oleh komunitas, termasuk masyarakat hukum adat akan lebih lestari. (del/*)

Tinggalkan Balasan