Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Emeyode Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Yohan Bodori ketika melakukan jumpa pers.

LMA Pertanyakan Belum Dilakukan Paripurna Bupati Sorsel Terpilih

SORONG, CAHAYAPAPUA.com- Lembaga Masyarakat Adat (LMA)  Emeyode Kokoda Kabupaten Sorong Selatan, mempertanyakan legislasi kewenangan DPRD  Kabupaten Sorong Selatan yang hingga saat ini belum melakukan Rapat Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih   periode 2016/2020  hasil Pemilukada 9 Desember 2015 lalu.

Demikian ditegaskan Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Emeyode Kokoda Kabupaten Sorong Selatan Yohan Bodori kepada awak media, kemarin.

Bodori menyesali  cara berpikir anggota DPRD Sorong Selatan  yang di nilai lambat menentukan arah kebijakan politik dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan.

Lanjut Bodori sesuai keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan pada 28 Januari 2016 telah memplenokan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Sorsel terpilih yaitu Samsudin Anggiluli (Bupati ) dan  Martinus Salamuk (Wakil Bupati).

LMA Emeyode Kokoda juga mempertanyakan  dasar hukum DPRD baik itu Ketua DPRD  Yuliant Kondologit , Wakil Ketua I Marten Saflesa dan Wakil Ketua II Salomina Salamuk menyurati gubernur perihal menolak hasil pleno penetapan bupati terpilih oleh KPUD.

Menurut Bodori ini sama  saja  memancing di air keruh sehingga tindakan langkah mereka salah dan dapat  menjadi pertanyaan di masyarakat Khususnya di Kabupaten Sorong Selatan.

Gandhi Sirajudin  Tim Pemenangan Samsudin Anggiluli dan Martinus Salamuk (SAMA) mempertanyakan surat  penolakan pleno penetapan yang ditandangani 3 pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selata.

Dirinnya menilai mereka salah kaprah, dimana pimpinan DPRD sama sekali tidak memahami subtansi UU, dimana dalam penjelesan surat yang di kirim ke Gubernur Papua Barat yakni akan menempuh langkah hukum lain , sehingga kesalahan ketiga pimpinan DPRD ini pada proses awal sudah di lalui oleh kedua kandiddat yaknni melalui PTUN , MK dan MA seharusnya di lakukan pada proses awal administrasi penjadwalan.

Gandi Sirajudin menjelaskan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan final yang tidak dapat digangu gugat, sehingga keputusan MK adalah Final dan patut di jalankan oleh semua pihak.

“Ini keputusan final, namun sangat disayangkan anggota dewan kita yang terhormat tidak memahami tupoksinya sebagai wakil rakyat,” tegansya.

Lanjut Ghandi Sirajudin sebaiknya anggota DPRD Sorong selatan tidak lagi melakukan studi banding atau Bintek peraturan dan Rancangan unda-undang, karena sama sekali tidak memahami tupoksi dan aturan mainnya.|NASIR|EDITOR : BUSTAM