Ilustrasi

LMA Sough minta Pemda hadirkan pelabuhan besar di Bintuni

BINTUNI, Cahayapapua.com— Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Sough, Corneles Mukiri mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera membangun pelabuhan besar di Teluk Bintuni.

“Kepada pemerintah daerah supaya segera bangun pelabuhan besar di Muturi,” kata Corneles Mukiri saat menyampaikan rekomendasi untuk pemerintah daerah saat Musyawarah Besar Suku Wamesa, di Gedung Serba Guna, Bintuni Kota, Minggu (9/7).

Mukiri mengatakan, perlu secepatnya ada pelabuhan besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat soal transportasi yang menghubungkan Bintuni dengan daerah luar, serta untuk menekan tingginya harga bahan pokok yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

“Pelabuhan besar Teluk Bintuni harus segera dibangun, selama ini harga barang tinggi karena harus lewat Manokwari dan Sorong dulu,” kata Mukiri.

Terkait dengan pelabuhan, Bupati Petrus Kasihiw dalam kesempatan beberapa waktu lalu pernah menyampaikan bahwa rencana pembangunan pelabuhan berkapasitas besar sudah diprogramkan sejak tahun 2010. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan sedang melakukan survei lokasi. “Saya targetkan tiga tahun kedepan atau selambat-lambatnya akhir masa periode saya pelabuhan sudah bisa dioperasikan,” janji Bupati.

Sementara dukungan dari provinsi juga telah mendapat signal baik, seperti diberitakan beberapa waktu lalu, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat akan merintis pembangunan Pelabuhan internasional di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Teluk Bintuni saat ini cuma punya satu pelabuhan existing. Kapasitas pelabuhan tersebut sangat kecil dan sulit untuk dikembangkan karena berada di sungai,” katanya.

Seiring pertumbuhan dan aktivitas perekonomian serta investasi, kata Bambang, Teluk Bintuni membutuhkan pelabuhan yang bisa mengakomodir pengangkutan barang maupun penumpang berskala besar.

Dia menyebutkan, rencana pembangunan pelabuhan di Bintuni sudah di bahas pada rapat koordinasi teknis di Sulawesi Selatan beberapa bulan lalu.

“Bintuni butuh pelabuhan laut dan pemerintah Bintuni sudah memberi arah lokasi. Dari pengamatan citra satelit, kita juga sudah menemukan lokasi yang tepat dan tak jauh dari pusat kota Bintuni,” kata Bambang.

Dalam waktu dekat pihaknya akan meninjau lokasi dan melakukan studi kelayakan. Selanjutnya, Dinas Perhubungan juga akan menyusun rencana induk pengembangan pelabuhan serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Setelah seluruh kajian selesai baru kita bisa melakukan pembangunan konstruksi. Seluruh tahapan ini harus dilakukan untuk setiap pembangunan infrastruktur,” ujarnya lagi.

Menurut Bambang, membutuhkan waktu paling lama dua tahun untuk menuntaskan seluruh kajian, termasuk penyusunan masterplan pembangunan pelabuhan tersebut.

Anggaran pembangunan pelabuhan Bintuni akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah setempat.

Pihaknya mengupayakan pembangunan ini mendapat suport dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Disisi lain, pemerintah provinsi pun akan menganggarkannya.

“Untuk pendanaan saya rasa tidak masalah, untuk kepentingan yang lebih besar pembangunan pelabuhan laut di Bintuni harus diprioritaskan,” pungkasnya. (art)

Tinggalkan Balasan