Yan Christian Warinussy

LP3BH: Evaluasi kebijakan Otsus mendesak dilakukan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menilai evaluasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua bersifat mendesak dan segera.

Pasalnya, Undang-Undang Otsus bagi Provinsi Papua yang berlaku sejak tanggal 21 November 2001 bakal berusia 16 tahun, namun hingga saat ini belum ada langkah konkrit yang melibatkan masyarakat serta pemerintah Papua sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam evaluasi Otsus.

“Oleh sebab itu kami mendesak bahwa evaluasi Otsus sangat urgen dan segera berdasarkan amanat pasal 78 (UU Otsus),” ujar Yan Christian Warinussy, Senin (10/7).

Dia mengatakan selama ini rakyat Papua dan Papua Barat berdasarkan sesuai amanat Otsus belum pernah dilibatkan dalam pelaksanaan evaluasi yang holistik dan integral oleh pemerintah daerah (Pemda).

Warinussy menilai, bahwa semestinya Pemda Papua dan Papua Barat, dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Dominggus Mandacan, dapat segera bertemu dan menentukan sikap untuk melakukan evaluasi total bersama rakyatnya mengenai pemberlakukan kebijakan Otsus di kedua provinsi.

“Kami sangat mendesak agar Gubernur Papua dan Papua Barat segera melakukan langkah-langkah penting bagi dilaksanakannya evaluasi total bersama rakyat terhadap kebijakan Otsus tersebut dalam tahun 2016 ini.

Evaluasi sejak sekarang penting dilaksanakan untuk memberi bobot dan usulan yang akomodatif bagi kepentingan peelindungan hak-hak dasar OAP sebagai tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan Otsus,” pungkas Warinussy. (tnj/*)

Tinggalkan Balasan