Kabinet Kerja Jokowi-JK. Foto: finance.detik.com

LP3BH Manokwari Pertanyakan Komitmen Anti Korupsi Jokowi-JK

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla dinilai menimbulkan pertanyaan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy menilai posisi Kementerian Hukum dan HAM yang harusnya diisi oleh kalangan profesional ternyata diberikan kepada politisi.

“Kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ternyata diisi oleh Yasonna Laoly. Ia adalah seorang politisi PDIP,” kata Warinussy dalam siaran pers kepada CAHAYAPAPUA.com Senin (27/10/2014). “Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi kami selaku bagian dari gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air.”

Karena itu, Warinussy berharap, ke depan jabatan Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK harus diisi oleh orang dari kalangan profesional dan pejabat karier.

“Mereka yang ditempatkan pada posisi-posis itu harus bersih dan memiliki integritas serta keberanian dalam melakukan upaya penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk di Tanah Papua,” tegas Warinussy.

Sebab, dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, ia mengatakan, diperlukan adanya kemauan dan keberanian dari pejabat yang menduduki posisi tersebut.

“Kami akan mengawal dan mengawasi proses penegakan hukum pasca dilantiknya para anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK,” kata Warinussy.|TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan