Jokowi disambut upacara di Jayapura, Papua, Sabtu (27/12/2014) (Liputan6.com/Katharina Janur)

LP3BH: Penyesalan Jokowi Perlu Ditindaklanjuti dengan Investigasi Kredibel

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Presiden Joko Widodo diminta mewujudnyatakan Papua sebagai tanah damai dengan cara melakukan investigasi tuntas atas kasus berdarah Paniai yang menyebabkan hilangnya 5 nyawa dan korban luka-luka awal Desember ini.

Menurut Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, investigasi tuntas kasus Paniai harus dilakukan sebagai kebijakan operasional menyusul pernyataan Jokowi dalam puncak perayaan Natal Nasional di Jayapura, Papua, Sabtu (27/12/2014), yang menyatakan menyesalkan terjadinya kasus Paniai.

Ia mengatakan investigasi harus dilakukan oleh lembaga negara yang kredibel, seperti KOMNAS HAM. Jika hasil investigasi menemukan hasil yang menjurus pada pelanggaran UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia maka Jokowi harus meminta maaf.

Meski begitu Warinussy mengatakan pernyataan terbuka Jokowi yang telah menyesali peristiwa tersebut patut diteladani walaupun keinginan sebagian besar tokoh Papua dan rakyat selama ini menghendaki agar presiden meminta maaf. Ia juga berpandangan, Presiden telah mendengar dengan baik semua masukan dari berbagai pihak, termasuk para penasihat kepresidenan.

Ia menambahkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi hendaknya juga segera diimplementasikan dan atau diwujudnyatakan secara operasional dalam konteks kebijakan negara khusus bagi masalah-masalah di Tanah Papua.

Warinussy juga menyatakan keinginan presiden untuk segera berdialog dengan rakyat di Tanah Papua, termasuk kelompok bersenjata dan politik untuk membangun Papua adalah contoh yang sangat baik dan perlu segera diwujudnyatakan dengan merancang langkah-langkah penyelesaian persoalan konflik di Tanah Papua melalui jalan dialog.

“Dialog yang dimaksud adalah dialog damai yang perlu melibatkan semua pihak sebagaimana diharapkan presiden dan bebas dari rekayasa politik dan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan, khususnya rakyat Papua,” imbuhnya

Berkenaan dengan keinginan melahirkan Papua Tanah Damai, LP3BH mendesak Presiden Jokowi agar mau melakukan review atas kebijakan dan sistem keamanan di Tanah Papua, termasuk didalamnya meninjau gagasan pembentukan unit-unit komando teritorial yang berpotensi memicu meningkatnya ekskalasi kekerasan di Tanah Papua dimasa depan.

“Saya kira Presiden Jokowi memiliki kepentingan politik untuk memastikan kepada negara-negara sahabat Indonesia di dunia internasional bahwa dalam periode pemerintahannya saat ini, Papua bakal menjadi Tanah Damai dan dibangun menjadi poros maritim Indonesia di Kawasan Timur yang strategis,” tandasnya. | TOYIBAN

Tinggalkan Balasan