Ilustrasi. Foto: Mongabay

LP3BH: Proses Lelang Perkebunan Sawit PTPN Prafi Tak Wajar

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.comLP3BH Manokwari meminta KPK dan Kejati Papua menyelidiki kasus lelang kebun kelapa sawit PTPN II Nusantara yang berlangsung Mei lalu. Perusahaan sawit ini berbasis di dataran Prafi, Manokwari.

Menurut Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy pelelangan yang dimenangi perusahaan China PT.Yong Jing Investment (YJI) itu tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

“Sangat aneh karena lelang terjadi dengan harga penawaran Rp.80,3 Miliar rupiah,” kata Warinussy Jumat (7/11/2014).

LP3BH menduga, harga itu jauh dibawah harga hasil penghitungan PT. Sucofindo yang berkisar sekitar Rp.114 Miliar lebih.

Kecurigaan LP3BH menguat, sebab pelelangan hanya diikuti oleh PT.YJI. Disisi lain pengumuman lelang hanya berjarak 9 hari sebelum lelang dilaksanakan. “Pengumuman disampaikan pada 30 April 2014 dan lelang dilaksanakan 9 Mei. Jaraknya hanya satu minggu 2 (dua) hari saja,” imbuhnya.

LP3BH mencatat, PT.YJI sebelumnya pernah melakukan transaksi jual-beli kebun PTPN II Prafi beserta aset-asetnya dari PT.Papua Doberay Mandiri (PADOMA).

Menurut Warinussy, dokumen perjanjian pembelian tanah kebun Prafi dan aset-aset yang dibuat tanpa ada tanggal dan nama tempat perjanjian, namun dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Direktur PT.YJI Mr. Lu Bao Min selaku Pembeli (Purchase) dan Direktur Utama PT. Padoma yang kala itu masih di jabat oleh Mamad Suhadi selaku penjual atau vendor.

Sayangnya, didalam dokumen tersebut sama sekali tidak disebutkan nilai jual-beli kebun beserta aset PTPN II Prafi ini. Dokumen itu pun lanjut Warinussy, turut ditandatangani oleh Ir.Marthen Luther Rumadas selaku Sekretaris Daerah Propinsi Papua Barat saat itu.

“Gubernur Papua Barat sendiri tidak membubuhkan tanda tangannya di dalam dokumen tersebut,” imbuhnya lagi.

Untuk memulai penyelidikan kasus ini, menurut Warinussy, penyidik KPK maupun Kajati dapat meminta keterangan dari Mamad Suhadi maupun Rumadas serta Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi.

Terkait dokumen tersebut, Warinussy mempertanyakan tindakan Mamad Suhadi yang telah menandatangani dokumen tersebut. Menurutnya tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Mamad Suhadi dalam menandatangani perjanjian jual-beli kebun Sawit Prafi tersebut. Sebab, Kebun Prafi itu bukan merupakan aset milik PT.Padoma

Selain itu, kebun sawit tersebut belum menjadi aset Pemerintah Propinsi Papua Barat, karena sedang dalam proses audit dan masih menjadi milik negara di bawah otoritas Kementerian BUMN.

Baginya, nilai lelang yang sangat jauh dari harga yang ditetapkan oleh Kementerian Negara BUMN senilai Rp.114 Milyar rupiah tersebut patut ditelusuri oleh aparat penegak hukum, karena diduga terdapat selisih sebesar Rp. 26,7 miliar dengan harga lelang yang dimenangi oleh PT YJI

“Jangan sampai dana yang menjadi selisih itu diselewengkan oleh pihak-pihak yang selama ini terlibat di dalam kegiatan pengalihan kebun dan aset PTP II Prafi ini,” tandasnya.|TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan