Kantor Komnas HAM. Foto: Ist

LP3BH Serukan Pembentukan Komnas HAM Papua Barat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Perayaan 1 Desember 2014 selayaknya menjadi momentum untuk melawan lupa atas sejumlah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM yang terjadi dan dialami orang Asli Papua sejak tahun 1963 lalu.

Aktivis HAM, Yan Christian Warinussy mengatakan, “Saya kira telah cukup banyak data tentang berbagai bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat.”

Menurut Warinussy rakyat Papua juga bisa mendesak pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan amanat pasal 45 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001, terutama mengenai pembentukan Pengadilan HAM di Tanah Papua serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Khusus Papua Barat, Warinussy mendesak Gubenur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi untuk berkoordinasi dengan Kepala Sekretariat Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) di Provinsi Papua, untuk membentuk Perwakilan KOMNAS HAM di Manokwari – Papua Barat.

Pembentukan Perwakilan KOMNAS HAM sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang KOMNAS HAM.

Warinussy memaparkan, sebagian besar informasi mengenai berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berlangsung dan terjadi secara sistematis dan terstruktur di Tanah Papua telah masuk dalam catatan dan agenda pembahasan serius bahkan mendapat banyak rekomendasi di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa-Swiss.

Menurutnya hal itu akan senantiasa dibahas dalam setiap moment sidang-sidang Dewan HAM PBB serta sidang-sidang komisi-komisi atau kelompok-kelompok kerja khusus dalam berbagai aspek HAM di Dewan HAM PBB. Bahkan bukan tidak mungkin bakal menjadi agenda dan dibahas dalam Sidang Umum Majelis Umum PBB pada tahun-tahun mendatang.

“Hal ini dapat menjadi dasar dan acuan rakyat Papua di dalam memperjuangkan aspek penegakan dan perlindungannya secara berkesinambungan sejak sekarang ini,” ujarnya.

Terkait kasus HAM, setiap bulan November rakyat Papua akan teringat atas kasus tewasnya Pemimpin Papua almarhum Theys Hiyo Eluay pada 10 November. Theys tewas diduga dibunuh setelah dianiaya.

Atas kasus ini, pengadilan menvonis seorang perwira TNI dan beberapa prajuritnya dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI bersalah. Namun setelah sempat menjalani hukuman, para pelaku sudah dapat menghirup udara bebas, bahkan kembali aktif berdinas  di lingkungan TNI.

Warinussy menilai, ada kecenderungan terjadinya impunitas yang tak pernah menjadi perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan mantan Presiden DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kasus terbunuhnya Theys Hiyo Eluay masih menyimpan banyak misteri yang perlu segera diinvestigasi dan diproses hukum kembali,” katanya lagi.

Ia pun mendesak kelembagaan rakyat di tanah Papua, seperti Dewan Adat Papua (DAP) untuk berperan serta sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku, untuk mendesak Pemerintah Pusat maupun daerah membentuk Perwakilan KOMNAS HAM di Papua Barat serta pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua.

“Penyelesaian berbagai bentuk tindakan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua yang diduga telah terjadi semenjak 1 Mei 1963 hingga saat ini, sudah seharusnya menjadi agenda yang didesak oleh rakyat Papua agar menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Jokowi dan pemerintah daerah di Tanah Papua,” katanya.|TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan