Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari

LP3BH: Sikap Gubernur Papua Barat Menolak Kejari Periksa Bawahannya Tak Berdasar

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH kembali menegaskan bahwa pernyataan Gubernur perihal penolakan penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari (Kejari) melakukan proses penyelidikan indikasi dugaan korupsi di wilayah Pemprov Papua Barat keliru dan tidak memiliki dasar hukum.

Praktisi hukum dan pengacara ini menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Kejaksaan, tidak ada namanya unsur kesetaraan. Faktanya, jika dalam penyelidikan lantas penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari menemukan indikasi korupsi di SKPD Pemprov Papua Barat, maka penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari memiliki wewenang sesuai UU.

“Penyidik Kejari Manokwari memiliki hak dan tidak bisa dikategorikan bersalah saat melakukan tahapan pelidikan. Jika ada indikasi korupsi dan temuan serta berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manokwari, maka mereka berhak dan berwenang melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menurut Warinussy, permyatan Gubernur Papua Barat saat itu sungguh tidak mencerminkan sikap anti korupsi dari seorang Kepala Daerah. Bahkan, Warinussy menyebut jika pernyataan itu telah melanggar aturan perundangan yang berlaku maupun sumpah jabatannya sebagai Gubernur.

“Seorang Gubernur tidak boleh mengeluarkan pendapat yang tidak wajar seperti itu, sebab sebagai Lembaga Penegak Hukum di daerah ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manokwari dan jaksanya memiliki hak berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” sebutnya.

Warinussy memberikan gambaran bahwa dalam penanganan sebuah kasus, penyidik memiliki wewenang sesuai Undang-Undang dapat melakukan pelidikan di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi jika kasus korupsi di Kota Manokwari, yang notabene wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manokwari, meliputi pula Pemprov Papua Barat.

“Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Kejaksaan, secara jelas menyebut kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dalam pelaksanaannya dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Jika dibiarkan, maka para koruptor semakin melebarkan sayapnya, sehingga kasus korupsi di Papua Barat kian hari akan semakin meningkat,” pungkasnya. |TAKDIR

 

EDITOR: BUSTAM

 

Tinggalkan Balasan