Bandar Udara Rendani

LP3BH: Tanpa dokumen RTRW, perluasan Bandara berpeluang digugat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Selain wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Pemda Manokwari diminta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dalam perluasan Bandara Rendani Manokwari.

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyatakan, dokumen RTRW menjadi penting dalam perluasan Bandara Rendani karena merupakan salah satu dasar perluasan bandara tersebut.

Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mengatakan, secara normatif penyesuaian pembangunan suatu wilayah diatur dalam  UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang didalamnya juga menegaskan perlibatan masyarakat. Pemda Manokwari menurut dia juga perlu memperhatikan RTRW Nasional dan provinsi.

Meski begitu Warinussy mengatakan sampai saat ini sepengetahuan dia, Pemda Manokwari belum memiliki RTRW kabupaten dalam bentuk aturan hukum setingkat peraturan daerah (Perda).

Menurut Warinussy ketiadaan RTRW tingkat kabupaten dapat memberi peluang kepada warga sesuai pasal 60 UU 26/2007 mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan.

Mengutip pasal 66 UU terkait, Warinussy mengatakan, “masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran tata ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan..”

Karena itu Warinussy mendesak Pemda Manokwari mempertimbangkan aspek-aspek penting mengenai RTRW Kabupaten Manokwari sebelum benar-benar melakukan pengembangan Bandara Rendani.

“Menurut penilaian kami proyek tersebut berpotensi kuat untuk dipersoalkan secara hukum oleh masyarakat sipil penerima dampak langsung jika pemerintah tidak memikirkan keberadaaan dokumen RTRW,” ujarnya. (CR80)

Tinggalkan Balasan