Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari

LP3BH Tolak Keberadaan Kodam di Papua Barat

MANOKWARI-‪ LP3BH Manokwari secara tegas menolak rencana pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) di Papua Barat oleh pemerintah Joko Widodo.

Direktur LP3BH Manokwari mengatakan rencana tersebut akan melukai hati dan perasaan rakyat Papua. Rencana tersebut menurutnya tidak sensitif dengan traumatik warga Papua selama ini.

Warinussy mengatakan sejak 1963 banyak kejadian kekerasan terjadi di Tanah ini, ia merinci, pertama Pristiwa eksekusi kilat terhadap 53 warga sipil Orang Asli Papua di Arfai-Manokwari pada tanggal 28 Juli 1969, serta penembakan dan pembakaran rumah bahkan pembunuhan kilat yang cenderung merupakan kejahatan genosida terhadap warga sipil di kawasan Pegunungan Tengah Papua tahun 1977 hingga 1978.

Serta peristiwa pembunuhan kilat, pemerkosaan, penganiayaan berat bahkan penghilangan paksa dan penghukuman diluar proses hukum dalam kasus berkibarnya Bendera Bintang Pagi (the Morning star) pada Menara Air di Biak, tanggal 6 Juni 1998.

Juga peristiwa pembunuhan kilat dan dugaan keras penganiayaan berat yang menewaskan sekitar 6 orang warga sipil akibat penyerangan aparat TNI dan POLRI terhadap warga sipil pasca Kongres Papua III di Lapangan Zacheus-Padang BUlan, Jayapura 19 Oktober 2011.

Penembakan warga sipil pada tanggal 30 April 2013 di Aimas-Kabupaten Sorong dan menewaskan  3 warga sipil yang diduga keras melibatkan aparat bersenjata dari TNI dan POLRI.

Kesemua peristiwa tersebut menurutnya menunjuk dengan jelas adanya keterlibatan aparat TNI dan juga POLRI yang terjadi atas dugaan adanya komando yang berakibat jatuhnya korban di pihak rakyat sipil.

Namun hingga kini tidak ada penyelesaian secara hukum dalam bentuk pertanggung-jawaban institusi negara berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Impunitas menuruntya masih kuat dilingkungan aparat TNI dan Polri.

Ia mengingatkan Jokowi tak melihat papua hanya sekedar masalah separatis sehingga menggunakan pendekatan keamanan. Menurutnya, model pendekatan keamanan melalui pengembangan komando territorial berbentuk Kodam akan membawa ekses pada makin terjadinya konflik yang bernuansa kekerasan bersenjata.

“Menurut kami, seharusnya Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya saat ini lebih mengedepankan cara-cara damai dalam menangani konflik di Tanah Papua dengan mencari dan menemukan akar masalah, sekaligus merumuskan pola dan cara penyelesainnya melalui dialog damai,” imbuhnya.

“Pengembangan komando teritorial militer berbentuk Kodam di Papua Barat semakin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menginginkan Papua menjadi Tanah Damai dan tetap menempatkan Papua sebagai wilayah konflik yang harus senantiasa dijaga ketat dan tertutup dari berbagai informasi dalam dan luar negeri”

Ia juga mengatakan, “Sepanjang kepemimpinan Soeharto, militer Indonesia mendapat kekuasaan dan kewenangan nyaris tanpa batas, hingga dapat mengintervensi penentuan posisi dan jabatan para menteri, jaksa agung, ketua mahkamah agung, Panglima TNI hingga kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, bahkan di Tanah Papua.” (IBN)