Sekretaris PKPI Papua Barat (tengah) saat digiring aparat kepolisian ke rutan Mapolres Manokwari

MAHAR POLITIK: POLISI TAHAN SEKRETARIS PKPI PAPUA BARAT

MANOKWARI, cahayapapua.com- Setelah dilakukan pemanggilan dan diperiksa oleh para penyidik Polres Manokwari, Sekretaris Partai PKPI Papua Barat berinsial JP akhirnya digiring masuk dalam ruang tahan Polres Manokwari, setelah diduga terbukti menerima mahar dari bakal calon Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Daud Mandacan.
Kasat Reskrim Polres Manokwari AKP Tommy H Pontororing saat dimintai konfirmasinya, ia membenarkan adanya penahanan JP di rutan Mapolres Manokwari terhadap JP.
Kasat menjelaskan penahanan Sekretaris Partai PKPI tersebut dikarenakan meminta mahar kepada salah satu bakal calon yang ingin maju di Pilkada Kabupaten Manokwari Selatan.
“Yang bersangkutan (JP) menjamin SK tersebut, namun dirinya meminta mahar sebanyak Rp 100 juta sebagai uang muka, serta akan ada tambahan jika SK tersebut sudah diberikan kepada Daud Mandacan,” ujar Kasat kepada wartawan, Rabu (12/8/2015).
Namun setelah berjalan, SK yang dikeluarkan oleh Sekretaris Partai tersebut tidak dapat digunakan, dimana terdapat SK lain yang telah digunakan oleh bakal calon Bupati lainnya.
Setelah menerima laporan polisi yang dibuat oleh Daud Mandacan belum lama, pihak kepolisian Manokwari menindaklanjuti kasus tersebut dengan penyidikan terhadap JP selaku Sekretaris Partai PKPI.
“Kami sudah lakukan tindakan kepolisian yakni upaya paksa dan yang bersangkutan sudah kami lakukan penangkapan untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena berdasarkan analisis kami dan disertai alat bukti yang sudah diakui,” tegasnya.
Sebelumnya, Kasat menjelaskan alasan penahanan JP berdasarkan Pasal Penipuan, meskipun ancaman dibawah lima tahun namun yang bersangkutan masuk dalam pasal pengecualian yang bisa di tahan.
Selain itu penilaian subjektif berupa percepatan pemeriksaan kasus tersebut untuk secepatnya diselesaikan, sehingga JP harus ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Dalam hasil pemeriksaan, JP terbukti menerima suap sebesar Rp 100 juta. Uang tersebut digunakan untuk operasional, serta diperkirakan sebanyak Rp 65 juta telah diberikan kepada pengurus pusat partai tersebut.
“Rp 65 juta yang diberikan ke pusat akan terus kami kembangkan untuk didalami, karena hal tersebut perlu didukung dengan bukti-bukti yang dijadikan sebagai alat bukti,”pungkasnya. |ADITH SETYAWAN|EDITOR : BUSTAM