Demo mahasiswa Universitas Papua di gedung DPR Papua Barat, Manokwari, Jumat (16/6). Mahasiswa mendesak DPRPB dan Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menuntaskan persoalan anggaran di Fakultas Kedokteran.

Mahasiswa Kedokteran Unipa kembali geruduk DPRPB

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Puluhan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Papua (Unipa) kembali mendatangi gedung DPR Papua Barat, Jumat (16/6). Salah satu tuntutan mahasiswa ialah meminta BPK mengaudit dana hibah UNIPA 2013-2015.

Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unipa, mereka mendesak DPR dan Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menuntaskan persoalan anggaran di Fakultas Kedokteran yang berkampus di Kabupaten Sorong tersebut.

Gubernur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unipa Indah Ein F Wainsaf disela aksi tersebut mengungkapkan, aktivitas perkulian di kampusnya sudah semakin tidak jelas.

“Dekan dan beberapa dosen dari UI (Universitas Indonesia) sudah kembali ke Jakarta. Saat ini tersisa dua dosen pengampuan dan satu dosen tetap,” katanya.

Dia menjelaskan, sudah beberapa kali perkuliahan macet. Sebelumya aktivitas kuliah sudah macet selama lima bulan. Kala itu, mahasiswa bersama dekan FK ke Manokwari untuk menghadap DPR Papua Barat untuk mengadukan masalah penganggaran kampus tersebut. Karena tak memperoleh hasil mahasiswa pun berinisiatif untuk menghadap Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

“Dari pertemuan kita bersama DPR kita akhirnya mendapat jawaban bahwa DPR belum bisa mengajukan rancangan anggaran kampus FK Unipa ke gubernur, karena saat itu gubernur masih dijabat Plt (pelakana tugas),” ujarnya.

Dari pertemuan bersama Kemenristekdikti, lanjutnya, mahasiswa mendapat titik terang dan perkuliahan kembali berjalan. Namun hanya satu bulan.

“Perkuliahan sempat aktif cuma sekitar satu bulan yakni dari tanggal 27 Maret sampai 29 April 2017. Selanjutnya kembali macet sampai saat ini,” katanya.

Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada DPRPB, mereka mendesak DPR PB segera memanggil Rektor Unipa agar menyerahkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) FK UNIPA ke pihak terkait.

Mereka juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) perwakilan Papua Barat mengaudit pendanaan FK Unipa tahun 2014-2017 serta dana hibah Unipa tahun 2013-2015.

Beberapa tuntutan lain disampaikan kepada DPR. Pada poin terakhir mereka meminta DPR serius menyikapi masalah pendidikan di fakultas kedokteran tersebut. (ibn)

Tinggalkan Balasan