Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memimpin apel gabungan di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Majelis kode etik PNS Papua Barat siap bekerja

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membentuk Majelis Kode Etik dan siap bekerja untuk menindak para pegawai sipil yang melanggar aturan kepegawaian.

Inspektur Papua Barat Sugiyono di Manokwari, Selasa, mengatakan, Majelis Kode Etik sudah mendapat SK gubernur. Setelah dikukuhkan lembaga tersebut akan bekerja menindak para PNS yang melanggar aturan.

Ia berharap, kehadiran lembaga ini disambut baik serta tidak dianggap sebagai ancaman. Ia pun meminta pimpinan organisasi perangkat daerah melaporkan staf yang melakukan pelanggaran kode etik disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

“PNS yang  melanggar kode etik dan disiplin pegawai akan diproses di  majelis. Para pegawai terutama pimpinan tidak boleh melindungi,” katanya.

Dia menjelaskan, Pimpinan OPD wajib melaporkan stafnya yang melanggar. Jika tidak, pimpinan pun akan menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.

“Pegawai yang melanggar disiplin sedang, yang bersangkutan harus dinonjob. Kalau tidak dilakukan,maka pejabat yang di atasnya akan menerima sanksinya,’’ imbuhnya.

Dia mengemukakan, saat ini ada sejumlah PNS yang terancam pemecatan karena yang bersangkutan terjerat kasus pidana. Sebagian dari mereka sudah berstatus narapidana, sebagian yang lain sudah selesai menjalani hukuman.

Menurutnya, sanksi tersebut sudah diatur dalam undang-undang ASN. Segala pelanggaran yang masuk dalam kategori kejahatan jabatan akan di proses oleh Majelis Kode Etik.

Sugiyono menyebutkan, ada pegawai yang sudah menyelesaikan masa hukuman akibat kasus korupsi yang saat ini menjalankan aktifitasnya sebagai PNS seperti biasa.

“Proses pemberhentikan dengan tidak terhormat akan dilakukan. Untuk pidana korupsi walaupun hanya dihukum satu bulan dia akan diproses,  diberhentikan secara tidak terhormat,” katanya lagi. (ibn)

Tinggalkan Balasan