Bupati Manokwari Bastian Salabai. | Ist

Manokwari ‘Berkawan’ dengan Lembaga Auditor Demi WDP

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir Pemkab Manokwari selalu menjadi langganan disclaimer. Yang terbaru, sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Papua Barat, LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) tahun 2013 kembali mendapat opini disclaimer.

Kepada pers di sela-sela peninjauan rumah dinas bupati di Sarinah, Jumat (21/11/2014), Bupati Manokwari Bastian Salabai mengakui, dalam 3 tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Roberth KR.Hammar, Pemkab Manokwari belum juga terlepas dari jeratan disclaimer.

Itu sebabnya, dia menargetkan 2014 menjadi tahun terakhir Manokwari mendapat opini buruk tersebut. Tahun 2015 – untuk LKPD 2014 – opini atas laporan keuangan Pemkab Manokwari harus meningkat menjadi wajar dengan pengecualian (WDP).

Menurut Bupati, permasalahan utama yang membuat disclaimer selama ini ada pada penataan aset daerah yang masih semrawut. Karena itu, upaya menuju WDP diawali dengan memperbaiki tata kelola aset daerah.

Pemda sendiri sekitar dua bulan lalu telah membentuk tim penataan aset daerah yang dikepalai oleh Inspektur (kepala inspektorat). “Dan sedang bekerja sekarang. Harapannya, (LKPD) 2014 sudah tidak ada lagi disclaimer, “ kata Bupati.

Tidak ingin kecolongan lagi, Pemda melibatkan BPK dan BPKP Pewakilan Papua Barat dalam proses tersebut. Lembaga auditor negara itu dijadikan “teman” untuk memastikan penataan aset dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prosedur.

“Pemda juga terus berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk dapat bimmbingan dan arahannya sehingga apa yang harus dikerjakan oleh Pemda dalam rangka memperbaiki laporan keuangan itu bisa tepat sehingga opini kita bisa meningkat jadi WDP, “ pungkas Salabai.

Kepala BPKP Papua Barat A. Sumitro pada saat louncing tim penataan aset daerah beberapa waktu lalu menyampaikan, agar bisa bebas dari disclaimer dibutuhkan adanya komitmen yang kuat mulai dari kepala daerah hingga ke jajaran paling bawah.

Hal lain yang juga penting adalah tindak lanjut atas temuan BPK. Tindak lanjut itu harus dilaksanakan segera yang berarti tidak boleh ditunda dalam waktu yang lama.

Terkait ini, Wakil Bupati Roberth Hammar kepada pers beberapa hari lalu mengatakan, semua SKPD sudah komitmen untuk menindaklanjuti temuan BPK, termasuk jika rekomendasinya adalah mengembalikan dana ke kas daerah. | ZACK TONU BALA

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan