Kantor DPRD Manokwari | Ist

Manokwari Dinilai Mampu Bebaskan Biaya Pendidikan dan Kesehatan

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Keuangan Manokwari dinilai mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan bebas biaya sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Teluk Bintuni.

“Perlu ada sharing antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk memperhitungkan anggaran secara baik, agar program bebas biaya bagi pendidikan dan kesehatan dapat dilaksanakan di Manokwari,” kata Ketua Fraksi Manokwari Hebat, Senin (12/1/2015).

Romer memprediksi untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah kabupaten Manokwari harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mensubsidi pendidikan dan kesehatan. Meski demikian ia yakin hal itu dapat dilakukan dengan syarat pemerintah memiliki kemauan serius.

Baginya pemerintah harus segera melakukan inventarisir seluruh kegiatan pembangunan pemerintah agar dapat memilah antara kegiatan prioritas dan kegiatan yang masih dapat ditunda dan dikurangi kuantitasnya.

Pendidikan dan kesehatan kata Romer sudah semestinya menjadi prioritas diatas program yang lain. Untuk itu untuk menggenjot terlaksananya program bebas biaya bagi pendidikan dan kesehatan ini, pemerintah harus bisa memangkas program yang belum menjadi prioritas dalam membangun Manokwari.

“Diantaranya program-program fisik dan Bansos. Dua hal ini harus mulai dievaluasi. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Silahkan bangun fisik, silahkan berikan Bansos namun harus dipilah mana perlu dan tidak perlu dilakukan,” katanya.

Jika pengurangan dalam program fisik dan Bansos dilakukan, Romer yakin cukup banyak anggaran yang bisa dialihkan ke pendidikan dan kesehatan.

Selain mengurangi program fisik dan bantuan sosial. Menurut Romer pemerintah dapat menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi.

“Tahun ini pemda Manokwari mematok PAD hingga 55 Miliar, artinya diprediksi akan terjadi peningkatan dari tahun 2014 yang hanya 42 Miliar. Kalau pemda bisa lebih maksimal lagi, PAD kita masih bisa lebih besar dari 55 Miliar,” sebutnya.

Romer menambahkan, anggaran APBD  Manokwari tidak jauh selisihnya dengan APBD Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga menurutnya jika pengurangan progran non prioritas dan peningkatan PAD dapat dilakukan, Manokwari dapat mengejar ketertinggalanya dari Pemda Teluk Bintuni dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kabupaten Teluk Bintuni harus menjadi contoh bagi Manokwari maupun kabupaten/kota di Papua Barat,” tandasnya. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan