Workshop uji publik dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan resiko bencana. Manokwari pernah dilanda gempa besar tahun 2009. Daerah ini juga tercatat sebagai daerah rawan bencana. Foto : CAHAYAPAPUA.com | Toyiban

Manokwari Uji Rencana Aksi Penangulangan Bencana

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manokwari bersama Yakum Emergency Unit (YEU), Kamis (11/12/2014), menggelar uji publik dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait Penanggulangan Resiko Bencana di kabupaten Manokwari.

Proyek Manajer YEU, Eli Sunarso menuturkan, RAD ini merupakan tindaklanjut dari perencanaan yang telah disiapkan sebelumnya, seperti Rencana Strategi Penanggulangan Bencana serta Renstra Penanggulangan Resiko Bencana (PRB).

RAD ini kata Eli, merupakan dokumen teknis tentang rencana aksi yang harus dilakukan kabupaten Manokwari dalam menghadapi bencana, dengan melibatkan seluruh elemen baik pemerintah dan non pemerintah.

“Dalam dokumen ini sudah lebih teknis, siapa melakukan apa, dimana, berapa biayanya, dan dan siapa yang terlibat,” katanya.

Urusan bencana lanjut Eli, bukan semata menjadi tugas pemerintah, untuk itu dalam RAD PRB ini menuntut adanya komitmen bersama, dari SKPD dilingkungan pemerintah daerah, LSM, Ormas pelaku usaha hingga masyarakat. Semua pihak berperan dalam Penanggulangan Resiko Bencana di Manokwari.

Kepala BPBD Manokwari, Raimond Yap menjelaskan dokumen ini merupakan bagian dari tahapan pra bencana yang mengatur secara terperinci tentang program dan kegiatan setiap instansi.

“Ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yakni sinergitas antara RAD dengan pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka menengah. Dalam pelaksanaannya nanti seluruh pihak diharapkan untuk komitmen jika tidak dokumen ini akan sia-sia, dan Manokwari sampai kapan pun tidak akan pernah siap terhadap ancaman bencana,” paparnya.

Selanjutnya, kunci dari terlaksananya RAD ini menurutnya adalah anggaran. Melalui RAD ini kegiatan dapat berjalan secara kontinue. Sementara sumber dana dalam pelaksanaan RAD ini bisa bersumber APBD, maupun lembaga donor lokal, regional, nasional maupun internasional.

Kepala Balai Lingkungan Hidup Bappeda Manokwari, Tajudin berharap perencanaan RAD ini tidak hanya berjalan untuk 3 tahun kedepan namun harus sekalian 5 tahun.

Menurutnya dokumen ini sangat pas dilakukan tahun ini. Yang terpenting bagi Tajudin, perencaanan ini harus masuk dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Agar kegiatan dalam RAD ini dapat terakomodir kedalam program tahunan daerah serta mendapat anggaran yang dapat dievaluasi dan diawasi.

“Dokumen sudah bagus namun, masih ada yang harus terakomodir. Bappeda mendukung kehadiran dokumen ini,” imbuhnya.

Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Ayu Humaira Bataray dalam kesempatan itu melihat dalam program RAD ini, melibatkan banyak instansi. Untuk itu ia berharap seluruh SKPD dapat segera mengetahui RAD ini, agar masing-masing segera memasukan rencana programnya dalam dokumen KUA-PPS.

Dengan demikian, KUA-PPS APBD 2015 itu dapat dibahas bersama DPRD Manokwari hingga akhirnya dapat diakomodir dalam APDB induk ditahun anggaran 2015. Dokumen ini harus sinergis dengan, RPJMD.

Dalam workshop uji publik ini, Ayu juga memberikan masukan agar selain membentuk kampung siaga sekolah siaga pun perlu dibentuk, sebab menurutnya anak-anak sekolah merupakan salah satu pihak yang rentan terhadap dampak bencana. Disisi lain, anak bisa menjadi sumber informasi bagi orangtuanya dirumah. |TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

 

Tinggalkan Balasan