Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan Simson Aronggear.

MANSEL, Cahayapapua.com— Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan Simson Aronggear mengakui bahwa pelimpahan wewenang Sekolah Menengah Atas dan kejuruan ke pemerintah provinsi belum sepenuhnya berjalan baik. Pasalnya sampai saat ini pendapatan tenaga pengajar di tingkat sekolah menengah ini masih ditanggulangi oleh dinas pendidikan daerah.

Sampai di penghujung tahun 2017 ini, lanjut Aronggear bahwa belum sekalipun dinas pendidikan provinsi berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten untuk penyelarasan pendapatan para tenaga guru di daerah sebelum dilimpahkan. Mengantisipasi adanya guru yang tidak dibayarkan haknya maka dinas pendidikan Mansel mengambil insiatif untuk menanggulangi sementara pendapatan tenaga guru yang ada.

“Sampai saat ini, regulasi pengalihan wewenang pendidikan tingkat SMA sederajat ke pemerintah provinsi masih menjadi persoalan bagi kita di daerah. Disisi lain kita terbatas untuk mengontrol mereka, tapi disisi lain kita masih bertanggungjawab untuk kesejahteraan mereka. Kalau kita mau bersikeras sesuai dengan amanah Undang-Undang, apa yang terjadi kalau mereka tidak mengajar sama sekali dengan alasan bahwa hak-hak mereka tidak diperhatikan, untuk itu atas nama anak-anak Mansel yang sedang mengikuti pendidikan di tingkat SMA sederajat saya mengambil langkah untuk tetap memberikan perhatian kepada para tenaga guru tingkat SMA dan SMK,” jelasnya.

Aronggear berharap, di tahun 2018 mendatang, kepastian terhadap Undang-Undang yang baru ini bisa diselesaikan, agar tidak terjadi tumpang tindih, dan tidak ada guru yang terabaikan. Tumpang tindih apabila pemberian pendapatannya dobol oleh provinsi dan kabupaten, dan terabaikan apabila keduanya tidak memberikan perhatian sama sekali.

Terpisah, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran mengaku optimis bahwa untuk tahun 2018 ini, pelaksanaan teknis pelimpahan wewenang sekolah SMA dan sederajat ke pemerintah​ provinsi akan diselesaikan oleh gubernur. Untuk tujuan tersebut beberapa waktu lalu gubernur telah melantik para kepala sekolah tingkat SMA sederajat.

Oleh sebab itu, kabupaten dalam hal ini sudah tidak perlu lagi menyiapkan anggaran untuk pembiayaan sekolah tingkat SMA, kecuali pemberian bantuan berupa tabungan pelajar untuk anak-anak didik.

“Memang sebelumnya peralihan ini sempat kita protes, namun karena Undang-Undang sudah menegaskan itu, kita percaya bahwa pak gubernur akan memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak salah beberapa waktu lalu pak gubernur sudah melantik para kepala sekolah tingkat SMA. Itu sudah menunjukkan langkah maju yang diambil oleh bapak gubernur,” singkat Markus. (acm)

Leave a Reply