Ilustrasi, Pilgub Papua Barat.

Mantan Komisioner: Usulan Anggaran Pilgub Papua Barat Tidak Rasional

MANOKWARI, Cahayapapua.com Usulan anggaran pilkada gubernur Papua Barat tahun 2017, yang diajukan oleh KPU Provinsi Papuan Barat sebesar Rp. 600 miliar lebih dinilai fantastis.

“Analisa saya dengan penambahan wilayah, penyelenggara pemilu dan tingkat kemahalan. Paling tidak, anggaran Pilkada tidak sampai nilai Rp.600 miliar. Nilainya berkisar Rp.300 miliar saja,” kata mantan komisioner KPU Papua Barat, Norberthus, Kamis (10/3/2016).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada tahun 2006-2011 silam, KPU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.48 miliar. Dengan segala keterbatasan yang ada saat itu, Pilkada dapat terlaksana.

”KPU masih sempat mengembalikan kelebihan anggara senilai Rp.2 miliar ke kas Negara. Saat itu, kami harus menyewa transportasi yang masih sangat terbatas,“ ujarnya.

Pilkada tahun 2011-2016 lalu, KPU mengusulkan anggaran pilkada senilai Rp.201 miliar. Alasan pemekaran wilayah, penambahan TPS dan jumlah penyelenggara pemilu masih menjadi alasan mendasar.

Anggaran sebesar itu diestimasikan untuk membiayai pilkada Papua Barat yang digelar dua putaran. Ia menilai, idealnya, anggaran pilkada Rp.70 miliar.

“Kalau dua putaran nilainya berkisar 100 miliar lebih mungkin bisa saja. Dengan usulan anggaran saat ini sebesar Rp.600 miliar. Itu berlebihan,” ungkap Norberthus.

Disisi lain, Norberthus juga menyoroti usulan anggaran pengawasan pilkada gubernur yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat (Bawaslu) sebesar Rp.200 miliar.

Sebelumnya, KPU Provinsi Papua Barat mengusulkan anggaran pilkada Papua Barat sebesar Rp.900 miliar. Usulan itu, kemudian dirasionalkan menjadi 600 miliar lebih.

Ketua KPU, Amus Atkana dalam suatu kesempatan menyatakan, nilai anggaran pilkada yang diusulkan telah disesuaikan dengan tingkat kemahalan di 12 kabuapten dan 1 kota se-Papua Barat. |RASYID FATAHUDDIN

Tinggalkan Balasan