Alberth Nakoh

Masa Jabatan Anggota MRP-PB Sisa 11 Hari

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat periode 2011-2016 pada 12 April mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-Pol) Provinsi Papua Barat memastikan tidak ada perpanjangan masa jabatan anggota MRP Papua Barat.

Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Papua Barat, Alberth Nakoh, menyatakan, menyikapi masa akhir jabatan anggota MRP Papua Barat, pihaknya terus melakukan koordinasi dan konsultasi terkait mekanisme pemilihan anggota MRP Papua Barat periode 2016-2021.

Nakoh menegaskan, secara formal masa jabatan ketua dan anggota MRP Papua Barat tidak diperpanjang. Meski demikian, Menteri Dalam Negeri sedang mempersiapkan mekanisme penjaringan bakal calon anggota MRP Papua Barat periode selanjutnya.

“Masa jabatan MRP Papua Barat memang tidak di perpanjang, tetapi ada mekanisme yang dipakai Mendagri untuk mendukung proses penjaringan sampai selesai tahapan pemilihan baru dilantik,” terang Nakoh ketika ditemui di pendopo kantor Gubernur Papua Barat. Arfai, Jumat (1/4/2016).

Nakoh memastikan tidak akan terjadi kekosongan jabatan pimpinan dan anggota MRP Papua Barat selama proses dan tahapan penjaringan hingga penetapan dan pelantikan anggota MRP Papua Barat periode selanjutnya.

“Jadi tidak kosong, prosesnya seperti apa?, nanti kita lihat beberapa hari kedepan. Kita sedang usahakan,” jelasnya.

Saat ini koordinasi terus dilakukan dengan Kemendagri untuk memastikan mekanisme pemilihan anggota MRP Papua Barat tetap berjalan.

“Kita sudah koordinasikan, nanti sampai tanggal 12 April mendatang akan ada surat dari Kemendagri, nanti kita lihat apakah diperpanjang atau dipilih baru,” jelas Nakoh.

Menyinggung soal tidak diperpanjangnya masa keanggotaan MRP Papua Barat, Nakoh menyatakan telah menyiapkan sebab-akibat dari tidak diperpanjangnya masa ajabatan anggota MRP Papua Barat.

Salah satu upaya menyiapkan sebab akibat dimaksud, saat ini, pihaknya telah menyiapkan naskah akademik Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Paraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang mekanisme pemilihan anggota MRP.

“Nanti hari Senin atau Selasa kalau sudah final, kita serahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan, Perdasus dan Perdasi itu tentang MRP,” ungkap Nakoh.

Nakoh berharap masyarakat memahami polemik MRP yang saat ini terjadi di Papua Barat. Dengan kondisi seperti itu, Nakoh memastikan keberlangsungan MRP tetap berjalan. (ICL)

Tinggalkan Balasan