Demo masyarakat adat dari Tambrauw, Kaimana, suku Maya Raja Ampat, Doreri Manokwari dan Wondama menuntut kejelasan soal kursi Otsus di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (20/11/2014) Foto: CAHAYAPAPUA.com | Rizaldy

Masyarakat Adat: Jangan Lantik Anggota DRPPB Jalur Otsus

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Sekitar 200 orang masyarakat adat yang menamakan diri Solidaritas untuk Keadilan dan Hak Politik dari Tambrauw, Kaimana, suku Maya Raja Ampat, Doreri Manokwari dan Wondama menggeruduk kantor gubernur Papua Barat, Kamis (20/11/2014).

Mereka menuntut gubernur Papua Barat agar tidak melantik anggota DPR Papua Barat jalur Otsus periode 2014-2019 dari kabupaten-kabupatentersebut.

Masyarakat adat menuding sejumlah anggota DPR Papua Barat jalur Otsus yang terpilih tidak wakili masyarakat adat dari daerah-daerah tersebut.

Jika tuntutan ini tidak dijawab, mereka mengancam akan memanggil anggota DPRPB Jalur Otsus yang dituding itu untuk bertanggungjawab dalam sidang adat.

Dalam demonstrasi tersebut, masyarakat adat juga mendesak pemerintah untuk menggembalikan proses seleksi anggota DPR PB jalur Otsus kepada masyarakat adat.

Koordinator aksi, Thomas Baru menuding, gubernur Papua Barat telah mengkebiri hak-hak demokrasi dan konstitusi masyarakat adat.

“Gubernur terkesan tergesa-gesa mengambil keputusan pengangkatan 11 orang calon anggota DPR PB. Padahal 11 orang calon itu harus merupakan keterwakilan masyarakat adat,” kata Thomas Baru.

Menurut Thomas Baru, masyarakat adat 5 suku yang tergabung dari sejumlah daerah dalam aksi ini juga merupakan bagian dari wilayah pemerintahan provinsi Papua Barat, yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat adat lainnya wilayah Papua Barat.

Demonstrasi itu diterima Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan. Ia meminta maaf karena gubernur karena tidak sempat menemui massa karena sedang menerima tamu dari luar daerah.

Kemudian Nataniel menjelaskan, hingga saat ini gubernur belum mengeluarkan surat penetapan pengangkatan 11 orang calon anggota DPR PB jalur pengangkatan Otsus.

Meski demikian, Nataniel berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat adat kepada gubernur. Ia juga menyatakan akan segera mengatur agenda pertemuan antara pemerintah dengan MRPB, DPR PB.

Nataniel meminta masyarakat adat untuk melengkapi naskah pernyataan politik secara tertulis. Pernyataan tertulis dibutuhkan sebagai sebagai acuan pemerintah dalam rapat tersebut.

Demonstrasi sebelumnya digelar di kantor Kesbangpol Papua Barat namun karena tidak adat di lokasi tersebut akhirnya massa melakukan longmarch ke kantor gubernur.|RIZALDY TARAFANUR

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan