Masyarakat Adat Sebyar Blokade Bandara dan Pelabuhan Babo

BINTUNI, CAHAYAPAPUA.com– Aktivitas proyek Tangguh LNG dilaporkan terganggu selama beberapa jam setelah bandara dan pelabuhan yang biasa dipakai perusahaan untuk memobilisasi pekerjanya di Distrik Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat, diblokade, Rabu (14/1/2015).

Fasilitas ini diblokade sekitar 50 orang masyarakat adat suku Sebyar. Mereka menuntut kompensasi hak ulayat atas aktivitas ekstraksi sumberdaya gas alam oleh perusahaan tersebut.

Sadia Refideso, suku Sebyar turunan Soleman Fimbay mengatakan, aksi masyarakat adat berlangsung sejak pukul 06.00 waktu setempat, ketika pelabuhan dan bandara tersebut pada puncak kesibukkan.

Pelabuhan dan bandara tersebut menjadi salah satu jalur yang biasa untuk memobilisasi karyawan proyek Tangguh LNG dari Babo menuju site Tangguh maupun sebaliknya, serta untuk mengangkut para pekerja dari dan menuju Babo, maka saat aksi dilakukan, praktis mobilisasi pekerja terganggu.

Menurut anak Soleman Fimbay, Ningsih Fimbay, yang mengaku tinggal di Kampung Taroi (merupakan salah satu kampung dari suku Sebyar), blokade bandara dilakukan dengan cara membentangkan spanduk di pintu masuk dan pintu keluar bandara, lalu mereka berdiri menghalangi dua pintu utama tersebut.

Pelabuhan apung diblokade dengan cara merantai jalur masuk ke pelabuhan memakai rantai. Ningsih Fimbay mengatakan pihak perusahaan menyatakan tidak tahu menahu soal tuntutan warga apakah sudah dibayarkan kepada pemerintah atau tidak.

Warga menuntut pelunasan tunggakan hak adat mereka sebesar Rp. 54 miliar. Menurut masyarakat, hal tersebut juga sudah dibicarakan dalam sosialisasi Amdal untuk pembangunan train 3 dan 4 pada proyeks ekspansi Tangguh pada 2014 lalu.

Warga mengakhiri aksi sekitar pukul 09.00 waktu setempat setelah pejabat perusahaan setempat menjelaskan bahwa mereka memang benar-benar tidak mengetahui soal tuntutan tersebut.

Head of Country BP Indonesia Dharmawan Samsu yang dihubungi mengatakan, BP menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun sebagai kontraktor kerjasama dengan pemerintah Indonesia, sesuai kontrak kerjasama, BP tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kompensasi adat tersebut.

“Namun demikian, kami telah dan akan terus membantu memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian masalah ini,” katanya. |DUMA TATO SANDA | PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan