Misran Pasaribu.

Masyarakat diminta proaktif laporkan investasi bodong

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu meminta masyarakat agar lebih aktif lagi dalam mencegah masuknya investasi bodong.

Komunikasi aktif ini diperlukan untuk meminimalisasi massifnya serangan investasi bodong yang belakangan meresahkan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.

“OJK sudah luncurkan call center 157, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan bisa mengadu ke call center tersebut. Jika ada masyarakat yang ingin bertanya terkait keuangan, atau masalah apapun tentang investasi silakan menghubungi nomor 157,” ujarnya, Kamis  (8/3).

Dia berharap, dengan hadirnya call center tersebut dapat menjawab kebutuhan masyatakat tentang informasi keuangan yang mudah, murah dan terpercaya.

Beberapa waktu lalu, OJK telah merilis sebanyak 57 perusahaan investasi ilegal yang melakukan pengelolaan dana masyarakat. Dia meyakini, masih banyak lembaga keuangan illegal mengatasnamakan perbankan menawari investasi pada masyarakat, dengan iming-iming keuntungan besar.

Sementara masyarakat acapkali tergiur dengan tawaran imbal balik yang cukup besar tanpa memperhatikan latar belakang dan rekam jejak perusahaan tersebut.

“Sebagai calon investor, masyarakat diharapkan mampu memilih secara lebih cerdas sebelum melakukan investasi. Tapi masyarakat juga harus proaktif melaporkan dugaan investasi ilegal untuk membantu pemerintah dalam melakukan penertiban,” ujarnya.

Ciri-ciri investasi bodong, lanjut dia, selalu menawarkan investasi dengan bunga atau imbal hasil yang tinggi, misalnya memberikan bunga 5 persen per bulan, sementara bunga di bank deposito hanya memberi bunga 7 persen dalam setahun.

“Ciri-ciri investasi bodong itu mudah, mereka biasanya menawarkan bunga yang cukup tinggi. Dan masyarakat jangan tertipu apabila ada yang menggunakan tokoh-tokoh untuk melancarkan penawaran tersebut,” ujar Misran.

Terkait aduan masyarakat, Misran mengatakan, sejauh ini belum ada laporan masyarakat yang merasa dirugikan ataupun mencurigai investasi bodong.

“Sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat, padahal sudah ada yang dirugikan, tapi belum ada yang melapor,” imbuhnya. |Elyas Estrada

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: