Pilkada serentak 2015

Matias Minta KPU Provinsi dan Pusat “Tekan” KPU Kaimana

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Salah satu calon Bupati Kaimana, Matias Mairuma menilai KPU Kaimana tidak transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kaimana.

Hal tersebut dikatakannya mengingat beberapa regulasi serta aturan KPU tersebut tidak berjalan seperti aturan yang berlaku, di antaranya KPU Kaimana wajib mengoreksi setiap berkas dari calon dan wajib memberitahukan kepada calon tersebut melalui cek list serta berita acara, sehingga jika terdapat kekurangan dalam administrasi atau pemberkasan dapat diketahui oleh calon dan partai pengusungnya dan memperbaikinya.

Namun hal ini menurutnya tidak dilakukan oleh KPU Kaimana, secara khusus pada dirinya selaku salah satu bakal calon yang mendaftar pada pesta demokrasi lima tahunan ini.

Ia juga mempertanyakan janji KPU Kaimana yang ingin memberikan hasil putusannya kepada pihaknya, namun hingga sampai waktu yang dijanjikan KPUD belum juga memberikan putusan pleno tersebut.

“Saya yakin benar ketika KPU mengambil keputusan pasti ada pleno yang dilakukan dan ada materi yang dibahas, dan ini yang kami tunggu, namun tidak ada materi yang berikan kepada kami bahwa kami tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Karena menurutnya, tidak ada seorang calon yang masuk sebagai kandidat tanpa memenuhi syarat, namun jika hal tersebut terjadi calon tersebut bisa digantikan oleh partai pengusung.

Sehingga sebagai calon yang merasa dirugikan, dirinya bersama tim melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Kaimana yang pada 7 September lalu, Panwas Kabupaten Kaimana telah memutuskan beberapa permohonannya kepada KPU Kaimana yakni menerima permohonan mereka, dan mewajibkan KPU untuk melaksanakan permohonan tersebut.

“Kami juga menunggu kapan KPU melaksanakan keputusan Panwaslu, sehingga kami harapkan KPU Pusat dan Provinsi dapat mengambil peranan permasalahan ini,” tegasnya.

Karena menurutnya, sesuai surat dari KPU Provinsi Papua Barat telah meminta agar KPU Kaimana melaksanakan putusan Panwaslu Kaimana dengan melakukan rapat tertutup untuk menetapkan pasangan Matias Mairuma dan Isamel Sirfefa sebagai Calon Bupati dan kemudian menggelar rapat terbuka untuk melakukan penarikan nomor urut dan menetapkan jadwal, namun surat tertanggal 23 September itu juga tak kunjung dilaksanakan.

Terkait laporannya ke Polda Papua Barat, dirinya menjelaskan hal tersebut dilakukannya berdasarkan regulasi dan aturan yang ada, dimana dalam laporan tersebut berdasarkan Pasal 180 UU Nomor 8 tahun 2015 terdapat unsur pidana.

“Kami berharap KPU Pusat tidak tinggal diam untuk mengambil langkah sebelum Pilkada Kaimana, kami kwatirkan cacat dan pada akhirnya Pilkada di Kaimana tidak diakui secara hukum,” tuntasnya. |ADITH SETYAWAN|BUSTAM