Pertemuan keluarga besar Mansim untuk menyelesaikan perseteruan diantara pihak keluarga mengenai pembayaran hak ulayat oleh pabrik semen PT SDIC Maruni yang dimediasi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan didampingi Bupati Manokwari, Paulus Demas Mandacan, Rabu (17/1), tak mencapai kata sepakat.

Mediasi pemerintah buntu, jalur kekeluargaan opsi terakhir

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Untuk kesekian kali, pembayaran hak ulayat lahan PT. SDIC Papua Cement Indonesia yang beroperasi di Manokwari, kepada pemilik hak ulayat menuai jalan bantu.

Pertemuan keluarga besar Mansim (pemilik ulayat,red) untuk menyelesaikan perseteruan diantara pihak keluarga yang dimediasi langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan didampingi Bupati Manokwari, Paulus Demas Mandacan di lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Arfai, Rabu (17/1), ternyata tak mencapai kata sepakat.

Bupati Demas dalam arahannya, mengatakan, sudah beberapa kali pertemuan dilaksanakan, namun belum ada titik temu meski sudah ada keputusan pengadilan terkait mekanisme pembayaran hak ulayat tersebut.

“Ini menyita waktu pemerintah daerah. Prinsipnya, pihak PT SDIC siap membayar, tetapi harus ada kesepakatan bersama dari keluarga besar Mansim,” ujarnya.

Bupati Demas menyatakan pertemuan yang diselenggarakan tersebut adalah pertemuan terakhir sembari menunggu kesediaan pemilik hak ulayat.

  1. SDIC merupakan satu – satunya pabrik semen yang beroperasi di tanah Papua. Berdasarkan keputusan bersama, pabrik itu memberikan margin keuntungan sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah dan 10 persen kepada masyarakat.

Hanya saja, sebut Bupati Demas, untuk pembayaran kepada masyarakat ditunda karena menjadi temuan BPK perwakilan Papua Barat.

“Menurut BPK tidak boleh disetor ke masyarakat, tetapi karena sudah menjadi komitmen bersama maka pembayaran bisa dilakukan apabila pemilik ulayat menyetujuinya,” jelasnya.

Tidak jauh berbeda, Gubernur Dominggus Mandacan menyatakan PT SDIC siap membayar, namun harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak keluarga Mansim. “Saya harap pemilik ulayat patuhi keputusan hukum dan kesepakatan keluarga,” pesannya.

Sebagai pribadi, Gubernur Mandacan mengaku siap bersama Bupati Demas diundang dan menghadiri pertemuan keluarga tidak dalam posisi pemerintah tetapi sebagai Kepala Suku Besar Arfak.

“Saya siap hadiri pertemuan keluarga. Penting diperoleh kata sepakat dari pihak keluarga sehingga perusahan bisa menyerahkan kewajibannya,” tandas Dominggus Mandacan.

Pantauan Cahaya Papua, pertemuan tersebut berakhir tanpa ada penandatangan berita acara. Opsi kekeluargaan merupakan pilihan terakhir yang ditawarkan Dominggus Mandacan untuk mencapai kesepakatan. (cr-79)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: