Diskusi I “Menakar Provinsi Konservasi".

“Menakar Provinsi Konservasi”

“Sia-sia Jika Pemimpin Daerah Disandera Kepentingan Modal”

Catatan Pertama dari Diskusi “Menakar Provinsi Konservasi”

 

Upaya mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi bisa sama seperti menghambur garam di air laut jika gubernur dan wakil gubernur terpilih pada pemilihan kepala daerah nanti, tersandera kepentingan (pe)modal. Lebih buruk lagi jika wacana itu gagal menjadi “mimpi publik” karena minim sosialisasi.

 

LANGKAH progresif untuk mewujudkan gagasan Papua Barat sebagai provinsi konservasi kini terus dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan wakil dari pemerintah Provinsi Papua Barat, akademisi/peneliti dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Draft keempat Rancangan Peraturan Daerah khusus (Raperdasus) Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi yang digodok oleh Pokja diharapkan mulai dibahas tahun ini oleh DPRPB. Mereka berjanji menjaring lebih banyak masukan dari semua pihak untuk membobotinya.

Anggota Pokja dari Sekretariat Bersama Bentang Laut Kepala Burung, Mujianto, mengatakan ada 4 prinsip pokok yang hendak “diisi” dalam substansi ranperdasus itu.

Prinsip itu diantaranya: adanya perlindungan, pengakuan dan jaminan terhadap kehidupan masyarakat adat; perlindungan keanekaragaman hayati; pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, dan; pemilihan ekosistem yang telah terdegradasi.

Menurut Muji—sapaan Mujianto, Renperdasus itu telah dikonsultasikan ke DPR Papua Barat. Dalam responnya, pihak legislatif menginginkan agar rancangan kebijakan itu menjadi Perdasi, bukan Perdasus. Namun, kata Muji, apapun itu yang penting adalah kebijakan itu tetap mengakomodir 4 prinsip penting yang diusulkan oleh Pokja.

“Kami berharap tahun ini dibahas oleh DPRPB agar semangat provinsi konservasi menjadi momentum bagi Papua Barat untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam,” katanya dalam diskusi bertajuk “Menakar Provinsi Konservasi” yang digelar di kantor redaksi Cahaya Papua, Jalan Pertanian, Wosi Dalam, Manokwari, Sabtu sore (9/4/2016) lalu.

Dalam perspektif Pokja, menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi yang dikuatkan oleh Perdasus sebagai payung hukumnya menjadi relevan. Alasannya karena provinsi ini dihadapkan pada masalah regulasi yang tumpang tindih, konflik sosial dan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan SDA, ketidakadilan dalam hal akses masyarakat adat terhadap pengelolaan SDA dan tingginya angka kemiskinan.

 

Mimpi Publik

Semangat mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi kini mendapat sokongan dan juga kritik dari sejumlah pihak. Namun hal terpenting adalah bagaimana menjadikan gagasan dan semangat ini menjadi “mimpi publik” karena bermanfaat bagi manusia dan alam di Papua Barat.

Staf pengajar pada Program Studi Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua, Marlon Huwae mengatakan, jika melihat inisiatif awal provinsi konservasi yang muncul dari keinginan gubernur Abraham Oktavianus Atururi, maka Ranperdasus yang kini digodok oleh Pokja bisa disebut sebagai Top Down Policy.

Dalam pengalaman, sifat kebijakan semacam ini lebih banyak menjadikan masyarakat sebagai penanggung beban.

“Karena prakarsanya dari atas, maka tanggungjawab Pokja adalah bagaimana agar masyarakat merasa ikut memiliki gagasan ini dan berkontribusi dengan cara mengembangkan budaya konservasi, bukan sekadar menelurkan kebijakan yang bersifat simbolistik,” paparnya.

Selaras dengan Marlon, Koordinator Jasoil Tanah Papua, Pietsaw Amafnini, mengatakan apapun bentuk regulasi yang kini didorong oleh Pokja, hendaknya tetap mengakomodir prinsip-prinsip FPIC (Free and Prior, Informed, Consent—yakni persetujuan masyarakat adat atas dasar informasi awal tanpa paksaan). Jika tidak, yang justru akan terjadi adalah kebijakan konservasi itu hanya jadi beban tambahan bagi masyarakat adat.

Selain itu, konservasi mestinya dilihat secara menyeluruh dan tidak sektoral. “Jika konservasi laut menjadi alasan, maka semestinya ijin-ijin penghancur hutan dicabut lebih dahulu. Jangan hanya wacana. Cabut semua ijin ekstraktif di darat, maka konservasi laut bisa terjamin,” ujarnya.

 

Tantangan Politik

Perubahan politik dan kepemimpinan daerah pasca Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat dikuatirkan menjadi salah satu hambatan dalam merealisasikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi.

Itu sebabnya Pilgub kali ini diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang berpihak pada upaya pelestarian lingkungan lewat kegiatan-kegiatan konservasi.

Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Papua, Prof. Charlie Heatubun mengatakan, masa depan provinsi konservasi salah satunya terletak di tangan pemimpin daerah yakni gubernur. Apalagi proses yang sedang didorong saat ini lewat kelompok kerja (Pokja) Provinsi Konservasi, baru langkah awal.

“Perjalanan masih panjang dan semua itu membutuhkan pengawalan serta political will pemimpin daerah. Dalam konteks Pilkada, yang diperlukan adalah visi dan misi “hijau” para kandidat yang benar-benar bisa dilaksanakan, bukan hanya slogan,” katanya, Minggu (10/4/2016).

Charlie menyebut, komitmen para kandidat menjadi penting sebab kelak pemimpin daerah yang terpilih rentan dan mudah disandera kepentingan pemilik modal. Bukan rahasia lagi bahwa pertarungan politik untuk memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur butuh biaya besar.

“Ini adalah celah yang sering dimanfaatkan pemilik modal yang membuat pemimpin daerah “menggadaikan” sumberdaya alam dan masa depan masyarakat tradisional kepada pengusaha dan pemilik modal,” jelasnya.|PATRIX B. TANDIRERUNG

 

Tinggalkan Balasan