Vitalis Yumte

Menanti Kejelasan Status MRP Papua Barat

“Sehari menjelang berakhirnya masa tugas Anggota MRP Papua Barat, publik menunggu sikap gubernur atas keberlangsungan lembaga kultur tersebu.”

Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB), Vitalis Yumte mengatakan, keputusan tepat dan cepat gubernur Papua Barat sangat dibutuhkan untuk memperjelas nasib 33 anggota MRP-PB periode 2011-2016, yang akan berhakhir masa tugasnya tanggal 12 April besok.

“Nasib kami sangat bergantung sama pemerintah (gubernur). Kalau tidak ada aturan yang memberhentikan atau menentukan lebih lanjut, kami tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada dasar hukum,” kata Yumte kepada wartawan, Minggu (10/4/2016).

Menurut Yumte, Pemerintah Provinsi (papua barat) dan DPR Papua Barat (DPRPB) adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal penyusunan regulasi menyangkut kelembagaan dan keanggotaan MRP-PB.

“Secara kelembagaan tidak boleh ada terjadi kekosongan karena, lembaga (MRP-PB) ini dibentuk karena otonomi khusus. Tentu, kondisi ini akan menjadi perhatian dan pemahanan semua pihak,” ujarnya.

Disisi lain, soal keterlambatan dalam penyusunan regulasi menyangkut MRP-PB, tegas Yumte, bukan disebabkan karena adanya kepentingan politik tertentu yang berkaitan dengan momentum pilkada 2017.

“Ini murni karena keterlambatan dan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan peraturan. Ini, juga karena keterlambatan pelantikan ketua definitif DPR Papua Barat,”ujar dia.

Dia mengatakan, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap tahapan penyusunan peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi terkait kelembagaan dan jumlah anggota MRP-PB periode 2016-2021.

“Ini dua regulasi yang berbeda yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2015 lalu. Kita berharap, setelah berakhirnya 33 anggota MRP-PB tidak ada kekosongan hukum, karena ini mempunyai implikasi yang luas,” ujar Yumte lagi.

Yumte berharap, gubernur dan DPRPB perlu mempercepat penyelesaian regulasi menyangkut keanggotaan MRP-PB pada lima tahun kedepan.

Pasalnya, rancangan regulasi (raperdasus dan rapedasi) itu harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari 33 anggota MRP-PB yang akan melepaskan jabatannya pada 12 April.

Diakuinya, keanggotaan MRP-PB yang ada saat ini, secara kelembagaan masih menyatu dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) berdasarkan perdasus nomor 4 tahun 2010 yang disahkan oleh DPR Papua dan Pemprov Papua pada saat itu.

Disisi lain, MRP-PB juga telah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut mengenai situasi di daerah serta kejelasan status.

“Apakah keanggotaan kami ini berhenti begitu saja, atau ada kebijakan lain. Saya tidak bisa berkomenter lebih jauh karena ini di luar kewenangan MRP-PB. Belum ada laporan resmi dari gubernur,” tuturnya.

Yumte menambahkan, banyak persoalan yang masih membutuhkan perhatian MRP-PB. Sehingga, masyarakat perlu mendukung kebijakan apapun yang diputuskan oleh pemerintah terkait status MRP-PB. (ALF)

Tinggalkan Balasan