Unsur-unsur pilar di Papua Barat berfoto bersama usai pembukaan seminar sehari pembentukan pilar Polmas di Papua Barat. |Foto : Adith Setyawan|Cahaya Papua.

Mencari Model Polmas untuk Papua Barat

Polda Papua Barat bekerja sama dengan IOM (Internasional Organization for Migration) yang diprakarsai Pemerintah Kerajaan Belanda menggelar seminar sehari, Kamis (8/10/2015) di Swiss Belhotel Manokwari.

Seminar yang melibatkan 13 pilar atau yang mewaliki unsur terkait itu untuk mencari model Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang akan diimplementasikan di wilayah Provinsi Papua Barat.

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs Royke Lumowa mengatakan, ada tiga model Polmas yang ditawarkan kepada peserta seminar. Yakni model A adalah berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern), dimana menitipkan peran Polmas kepada pranata adat dan sosial masyarakat.

Untuk model B yakni mengintensifikasi fungsi Polri dibidang pembinaan masyarakat. Dan model C adalah pengembangan konsep Polmas dari negara-negara lain di dunia. “Sehingga model mana yang nanti dipilih, itu yang akan kami terapkan di Papua Barat,” jelas Kapolda.

Polmas adalah kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, agar mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan jalan pemecahannya.

Kapolda berharap dalam pembentukan Polmas mendapat dukungan anggaran baik di pemerintahan Provinsi Papua Barat maupun kabupaten/kota.

Gubernur Papua Barat yang diwakili Asisten III Setda Papua Barat, FX Kosamah menilai kegiatan tersebut merupakan kegiatan penting. Mengingat di Papua Barat ada banyak macam suku, agama, sehingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban dapat terjadi kapan saja.

Kata gubernur, kegiatan Polmas merupakan suatu bentuk upaya yang serius dari kepolisian untuk melibatkan masyarakat dalam membangun keamanan dan ketertiban di Papua Barat.

“Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah harus bahu membahu dan bersama sama membantu Polri melalui kemitraannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Sementara itu wakil Kedubes Pemerintah Kerajaan Belanda, Mr. Vandem Bos mengatakan, saat ini pola tersebut sudah mulai dijalankan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri beberapa kota sudah mulai menerapkan.

Ia berharap dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah ini dapat dilakukan.

Hari ini, Jumat (9/10/2015) akan dilanjutkan dengan Pendatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dari 13 pilar utama Polmas tingkat Provinsi Papua Barat.

Yakni Kapolda Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Komandan Resort Militer 171/PVT, Ketua DPR PB, Ketua MRP PB, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Mnukwar, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat, Rektor Unipa, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat, Direktur LP3BH mewakili LSM/Ormas, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat, Ketua Forum Komunikasi Organisasi Wanita dan Ketua KNPI Papua Barat.|ADITH SETYAWAN|BUSTAM