Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Jamin Tak Akan Ada Kekosongan Jabatan di MRPB

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Dijadwalkan pekan depan, Menteri Dalam Negeri Repubilk Indonesia, Tjahjo Kumolo segera memperjelas status 33 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB).

Hal itu diungkapkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbangpol-Linmas), Provinsi Papua Barat, Alberth Nakoh usai menerima aspirasi yang diserahkan masyarakat adat suku Doreri, Jumat (1/4/2016).

“Satu minggu kedepan, sudah ada kabar dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengantisipasi kekosongan yang akan terjadi. Modelnya seperi apa? Kita sudah serahkan ke Mendagri (menteri dalam negeri),” kata Albert Nakoh.

Pernyataan Alberth Nakoh ini memperjelas masa bakti MRP-PB periode 2011-2016 yang akan berhakhir tanggal 12 April mendatang. Nakoh tidak berkomentar banyak seputar kejelasan status para anggota MRP-PB ini.

“Yang jelas, Mendagri tetap mengantisipasi terjadi kekosongan tetapi bukan perpanjangan karena tidak diatur di dalam aturan. Bukan perpanjangan tetapi ada kata yang lebih tepat lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua MRP-PB, Vitalis Yumte mengaskan, persoalan yang terkait status keanggotaan MRP-PB sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.

Belum dapat dijelaskan soal kepastian apakah akan diperpanjang. Kita merujuk kembali pada aturan. Tidak ada upaya, kita harus menyesuaikan dengan aturan, “ucap Yumte saat itu.

Ketua DPR Papua Barat (DPRPB), Pieters Kondjol dalam suatu kesempatan mengatakan, persoalan MRP-PB perlu disikapi oleh dengan baik.

“Saya tidak bermaksud mendahului pernyataan dari pemerintah tetapi, saya yakin Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan SK perpanjangan masa kerja anggota MRP, untuk 3 bulan kedepan,” ujarnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan