Mendebatkan Nasionalisme Papua

Oleh: I Ngurah Suryawan

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

Antara ada dan tiada jika kita mendebatkan tentang nasionalisme dan identitas ke-Papua-an. Ada dan tiada dalam pengertian saya adalah susah dan rumit mengidentifikasi barang seperti apakah nasionalisme Papua itu? Seperti apa bentuknya dan cara bekerjanya selama ini? Susah dibaca karena barang ini (nasionalisme) begitu beragam dan kompleks di Papua. Namun, meski susah membaca dan meraba-rabanya, jika kita bersungguh-sungguh menanyakan rakyat Papua tentang barang ini, hampir bisa dipastikan sebagian diantara mereka akan bersemangat untuk menjawab tentang sejarah panjang dinamika perjalanan keturunan dan leluhur mereka dalam keluar dari kegelapan melalui tangan agama dan kemudian dilanjutkan dengan menghadapi kolonisasi Belanda dan kemudian masuk ke dalam cengkraman kekuasaan Indonesia. Di dalam rangkaian perjalanan itulah terdapat kisah pilu kekerasan dan penyingkiran “nasionalisme dan identitas ke-Papua-an” yang memantik gerakan protes dan perlawanan yang kemudian distigmatisasi dengan separatis dan OPM (Organisasi Papua Merdeka)

Dari awal terbentuk dan tersemaikannya semangat nasionalisme ke-Papua-an, sangat kentalnya perasaan diabaikan dalam penentuan nasib tanahnya sendiri (Papua) sejak tahun 1950-an-1960-an. Sejak saat itulah konstruksi terhadap “nasionalisme ke-Papua-an terus-menerus mengalami transformasi (perubahan) yang sangat dinamis dan cair. Ingatan menjadi sebuah bangsa yang terbentuk berbarengan dengan persengketaan Belanda dan Indonesia terhadap West Nieuw Guinea, tanah Papua Barat. Belanda mendeklarasikan sebuah negara merdeka bernama Papua Barat menjelang peralihan kekuasaan ke Indonesia. Oleh Indonesia, negara yang terbentuk inilah yang disebut negara boneka bikinan Belanda dan kemudian berusaha untuk “dibebaskan” untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Namun jauh sebelumnya, tanah Papua Barat telah menjadi daerah tersebarnya perdaban misi, zending, dan juga Islam di wilayah kepala burung.

Studi sebelumnya dari Materay (2012:269-270) memberikan gambaran yang menegaskan bahwa terjadinya resistensi dari apa yang disebutnya “nasionalisme Papua” terhadap penetrasi nasionalisme Indonesia di Tanah Papua. Secara historiografis, nasionalisme Papua tersemaikan atas dasar kesamaan agama dan inisiasi pendidikan oleh zending dan misi yang berpengaruh penting dalam pembentukan identitas Papua, ketika beragam etnik di Papua bertemu, berkumpul, berdiskusi, dan membayangkan tentang ke-Papua-an mereka. Introduksi pendidikan zending ini jauh sebelum pengaruh penjajahan Belanda dan Indonesia menguasai Tanah Papua.

Pengaruh dari agama begitu kental terasa, terutama Kristen Protestan. Hal ini disebabkan karena karena mayoritas penduduk Papua beragama Kristen. Penggunaan bahasa Melayu di berbagai lapisan masyarakat, terbentuknya Dewan Nieuw Guinea yang mewakili berbagai suku dan agama, munculnya media massa, dan lahirnya kaum intelek dan elit di perkotaan khususnya di Hollandia adalah hal lain yang berperan sebagai katalisator pertumbuhan nasionalisme Papua.

Generalisasi “nasionalisme Papua” sebagai respon dari pemaksaan nasionalisme Indonesia dalam studi ini juga sangat beresiko meniadakan kompleksitas dan fragmentasi yang terjadi hingga kini. Nasionalisme Papua juga tidaklah tunggal bahkan penuh dengan lapis-lapis yang terfragmentasi dalam hubungan dengan menginklusi dan mengekslusi ke-Indonesia-an. Wajah nasionalisme Papua kini telah terpecah-pecah dan semangat kesamaan di antara orang Papua dalam ras dan budaya juga kini patut dipertanyakan. Mendekati nasionalisme Papua dengan ras akan beresiko terjerumus ke perspektif rasialis dan kesamaan budaya yang menjadi kemustahilan di tengah begitu tingginya heterogenitas etnik dan budaya di Tanah Papua.

Secara kontekstual, identitas ke-Papuan-an tumbuh beriringan dengan sejarah pergolakan kekuasaan yang dialami negeri Cenderawasih ini. Tahun 1961, Dewan Papua sepakat menyebut wilayah mereka adalah Papua Barat, berbeda dengan nama yang dipakai Pemerintah Indonesia ketika mengambil alih kekuasaan pada tahun 1963 atas daerah ini. Pemerintah Indonesia memberikan nama wilayah ini adalah Irian Barat yang kemudian berubah menjadi Irian Jaya pada 1969. Nama Irian sering diartikan sebagai Ikut Republik Indonesia Anti Nederland (IRIAN). Orang Papua membenci nama Irian Jaya karena menjadi simbol penghinaan Indonesia terhadap budaya Papua. Pada 1998 setelah angin reformasi berhembus, rakyat Papua menuntut daerah mereka dinamai Papua atau Papua Barat. Pada 1 Januari 2002 ketika Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan, nama Papua secara resmi digunakan.

Identitas bagi bangsa Papua sendiri awalnya berarti identitas sekelompok kecil: keluarga, desa kecil atau sekelompok kecil desa-desa. Identitas kelompok kecil atau pribadi itu didefinisikan melalui bahasa, tradisi mengenai keluarga, agama, budaya dan cara hidup secara umum yang biasanya berbeda dengan tetangganya. Masing-masing bangsa di tanah Papua mempunyai identitasnya masing-masing, yang ditunjukkan dengan menyatakan dirinya adalah manusia, orang-orang yang kemudian ditambahkan dengan nama desa atau sungai asal mereka. Pada tahun 1900 mulai berkembang identitas umum orang Papua yang kemudian pada tahun 1898 melalui pemerintah colonial Belanda membentuk pusat pemerintahan di Manokwari. Melalui misi Kristen, masuklah para pengajar dan penginjil di pantai utara. Kontak yang terus menerus dengan orang asing menumbuhkan identitas Papua melebihi yang mereka alami sebagai kelompok kecil sebelumnya. Agama, dalam hal ini agama Kristen, ikut berperan dalam menumbuhkan identitas budaya Papua meskipun identitas sekelompok kecil Papua tetap utuh.

Kajian dari Suwae (2012) mengemukakan bahwa ada dua narasi dominan yang membentuk identitas Papua yaitu negara dan agama sebagai faktor eksternal sebagai pembentuk identitas Papua namun tetap memposisikan Papua sebagai others (liyan). Oleh karena itulah orang Papua harus tetap dikontrol dan diawasi agar mengalami ketundukan total terhadap negara dan agama sebagai pembentuk identitas. Argumentasi dari pernyataan ini secara eksplisit mengasumsikan rakyat Papua pasif dalam menerima tekanan dari faktor eksternal yaitu negara dan agama. Asumsi ini mengganggap rakyat tidak bergerak dan memiliki siasat untuk menafsirkan bahkan melawan arus dominan tersebut. Asumsi lain dari pernyataan ini adalah mengganggap negara dan agama adalah sesuatu institusi yang tunggal yang tidak terbuka untuk ditafsirkan oleh rakyat Papua secara sangat beragam. Secara lebih mikro, siasat-siasat yang dipraktikkan oleh orang Papua menunjukkan kesadaran mereka untuk menafsirkan secara terus-menerus ke-Papua-an mereka dan membangun gerakan sosial untuk posisi tawar mereka dalam perebutan akses ekonomi politik.

Eksplorasi memetakan kompleksitas identitas budaya dan siasat para elit yang tidak pernah bersatu  diungkapkan oleh  Timmer  (2007 dan Chauvel, 2005). Maraknya pemekaran dan Otus yang menjadi gula-gula pembangunan di Tanah Papua melahirkan ketergantungan dan jejaring ekonomi politik di lingkungan elite Papua. Identitas kepapuan pun terus bertransformasi dengan serangkaian resistensi terhadap kehadiran negara (Indonesia) yang sudah kehilangan wibawanya di hadapan Bangsa Papua. Tuntutan otsus yang lebih besar bisa dilacak mengalami diversitas di kalangan Bangsa Papua sendiri antara ekspresi resistensi terhadap negara Indonesia dan nasionalisme perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Silang sengkarut itulah yang memungkinkan kontestasi identitas-identitas sosial lokal, etnis, religius, dan regional di Tanah Papua sebagai medium resistensi terhadap kehadiran negara.

Para elit lokal memegang peranan penting sebagai mediator atau juga sebagai broker dalam memperjuangkan tuntutan-tuntutan lokal masyarakat. Para elit local di pemerintahan dan di sipil mengakomodasi tuntutan-tuntutan lokal untuk menunjukkan menjadi penguasa di wilayahnya sendiri. Selain mereka pada saat yang sama juga mengincar keuntungan pribadi dengan merebut kekuasaan ekonomi politik untuk kepentingan pribadinya. Sikap ini adalah respon dari para elit lokal di Papua dan juga di sebagian besar daerah di Indonesia karena sentraliasasi kekuasaan di elit-elit Jakarta (Timmer, 2007). Para elit local menjadi agen penting dari situasi pemekaran daerah yang mentransformasikan kompleksitas politik local yang melibatkan persaingan identitas-identitas local dan gerakan memperdebatkan identitas budaya ke-Papua-an. Fragmen-fragmen yang dimainkan para elit local untuk menginklusi dan mengeksklusi pada saat yang bersama identitas etniknya di satu sisi dan kehausan kekuasaan ekonomi politik di sisi lain adalah siasat orang Papua kontemporer yang berada di tengah persimpangan jalan dalam mereproduksi identitas budayanya.

Dengan demikian, dalam konteks kontemporer dapat dirumuskan bahwa identitas dan nasionalisme Papua berlapis-lapis dan kompleks dipengaruhi oleh hirarki kebudayaan etnik yang beragam di Papua. Disamping itu, mendebatkan nasionalisme di Bali tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuasaan (Belanda dan Indonesia) yang mengkonstruksi jenis nasionalisme yang diinginkan untuk berkembang di Papua. Jika di masa lalu identitas dan nasionalisme Papua bisa disederhanakan dalam logika serial yang terikat yang diturunkan dari sensus (kategorisasi) dan dihitung oleh aparat negara. Mengikuti logika ini identitas nasional seseorang tertentu tergantung pada kategori-kategori yang ditetapkan oleh negara. Pembentukan identitas dan nasionalisme seperti ini disebut sebagai nasionalisme yang terisimentasi, karena diatur oleh angka dan diletakkan dalam sel baris-baris seperti halnya tentara.

Serial pembentukan identitas dan nasionalisme lainnya adalah tidak terikat dan terpecah. Imajinasi nasionalistik seseorang tergantung kepada akumulasi pengetahuan yang dikumpulkannya dari media. Siapa pun dapat mengimajinasikan dirinya hampir sesuka hati menggunakan klasifikasi universal yang ada seperti sebagai revolusioner, nasionalis, aktivis, dan yang lainnya. Oleh karena itu maka banyak varian nasionalisme yang terbentuk dan diyakini oleh masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, orang dipaksa oleh ketegangan hubungan antara kedua kontruksi pembentukan nasionalisme ini untuk mengekspresikan politik identitasnya secara taktis (Anderson, 2004; Scoot, 1998; Laksono, 2011:20-21).

Dalam konteks ketegangan kedua konstruksi pembentukan nasionalisme itulah saya kira kita bisa membaca dan mendudukkan kompleksitas nasionalisme yang berkembang dan bertransformasi di Papua. Orang Papua selalu akan berhadapan dengan ketegangan pada dirinya sendiri ketika harus membayangkan dirinya menjadi orang Papua yang bagaimana? (*)

Opini ini pernah dimuat di Harian Umum Cahaya Papua, Manokwari

Tinggalkan Balasan