I Ngurah Suryawan. Staf pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA Manokwari, Papua Barat

(Meng)kolonisasi Papua

 Oleh: I Ngurah Suryawan

Salah satu tokoh bangsa Papua (alm) Agus A. Alua (2006) menuliskan seri “pendidikan politik” yang sangat penting bagi generasi muda Papua dalam memahami proses pengkolonisasian Papua dari satu pangkuan kekuasaan ke pangkuan kekuasaan yang lainnya. Judul manuskrip ini adalah Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan: Sebuah Ikhtisar Kronologis yang diterbitkan oleh Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur. Buku ini menjadi sangat penting sebagai pengantar awal untuk memahami tentang bagaimana sebenarnya Tanah Papua menjadi rebutan dari berbagai kepentingan tanpa ada sedikitpun niatan untuk merekognisi (mengakui) adanya rakyat Papua di tanah tersebut. Selama proses peralihan kekuasaan ini, pelibatan rakyat Papua di dalamnya sangatlah minim sekali, kalau tidak bisa dikatakan sama sekali tidak ada.

Awalnya, dalam gerakan kolonisasi tersebut, Papua tidak lebih hanya diposisikan sebagai daerah jajahan yang tidak memiliki potensi apapun. Proses kolonisasi Belanda atas Tanah Papua Barat/West Nieuw Guinea (1875-1944) berawal dari keinginan untuk merubah wilayah perdagangan menjadi keinginan politis. Meskipun tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan wilayah West Nieuw Guinea, namun untuk menancapkan kekuasaan politiknya, Belanda mengembangkan sejumlah suprastruktur meskipun tidak berjalan. Belanda kemudian melakukan sejumlah negosiasi politik dengan Kesultanan Tidore yang masih berkuasa atas Tanah Papua di bagian pantai barat dan utara yang tidak pernah tuntas. Belanda mendapatkan kekuasaan politik atas Tanah Papua secara penuh dari tentara sekutu pimpinan Amerika Serikat. Mulai saat itu Belanda secara serius memikirkan kekuasaan politiknya di Tanah Papua.

Pada sepanjang tahun 1857-1944 kegiatan pemerintah Belanda di bidang pemerintahan dan pendidikan sangat lemah. Justru kegiatan pendidikan baik secara formal maupun informal di bidang kemanusiaan dan keagamaan didominasi oleh gerakan yang dilakukan oleh misionaris (katolik dan protestan) dari berbagai denominasi gereja. Kegiatan-kegiatan pemerintahan Belanda lebih difokuskan pada ekspedisi-ekspedisi di daerah pedalaman. Kegaiatan ekspedisi disertai dengan sejumlah penelitian antropologis dan ekologis. Dalam rentang waktu 1857-1944 tercatat lebih dari 140 ekspedisi dari beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat (Alua, 2006: 11-12).

Baru kemudian pada tahun 1945-1960 terjadilah perebutan kekuasaan antara Indonesia dan Belanda terhadap Tanah Papua Barat. Berdasar resolusi PBB tentang dekolonisasi untuk bangsa-bangsa yang belum merdeka dan masih di bawah jajahan pada tanggal 14 Desember 1960 (deklarasi tentang jaminan kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa jajahan yang memuat prinsip-prinsip penting dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penguasa atau pemerintah kolonial), Belanda dan Indonesia kemudian mengalihkan perhatian dan melakukan kegiatan-kegiatan politik di Tanah Papua Barat. Pemerintah Belanda dan Indonesia berlomba-lomba melakukan manuver politik di Tanah Papua. Pertentangan antara kepentingan politik Indonesia dan Belanda dalam memperebutkan “Tanah yang Dijanjikan”, Tanah Papua Barat, terlihat sangat jelas.

Konsep pembangunan 10 tahun itu ditawarkan oleh Mr. Bot selaku wakil Menteri Luar Negeri Belanda urusan Nieuw Guinea mewakili Menteri Josep Luns yang kemudian dikenal dengan Proposal Luns. Program saat itu adalah Papuanisasi (Papuaniserring) dalam segala aspek kehidupan. Terdapat 4 pasal dalam Proposal Luns yaitu: harus ada jaminan tentang adanya suatu undang-undang penentuan nasib sendiri bagi orang papua; harus ada kesediaan sampai terbentuknya pemerintahan dengan persetujuan internasional; sehubungan dengan kesediaan tersebut juga akan diberikan kedaulatan; Belanda akan terus membiayai perkembangan masyarakat ke taraf yang lebih tinggi. Selain isi Proposal Luns itu, Belanda juga mengizinkan agar pemimpin Papua mendirikan partai-partai politik sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan politik dan pembentukan Dewan Neuw Guinea (Niew Guinea Raad) pada 1 April 1961. Selanjutnya Belanda mengambil inisiatif dengan membentuk KNP (Komite Nasional Papua) pada 19 Oktober 1961 saat pemerintahan Gubernur Platteel. KNP diketuai oleh Mr. De Rijke (seorang Indon Belanda) dan melaksanakan Kongres Papua di Gedung Nieuw Guinea Raad di Kota Hollandia (kini Gedung Kesenian di Kota Jayapura). Kongres itulah yang kemudian menetapkan bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan semboyan nasional Papua. Selanjutnya, pada 18 november 1961 pemerintah Belanda melalui Gubernur Plateel menetapkan dan mengesahkan adanya Bendera Negeri Nederlands-Nieuw Guinea dan cara-cara penggunaannya di samping bendera Kerajaan Belanda (Surat Keputusan Gubernur No. 362 dan No, 366 Gouvenementsblad van Nederlands-Nieuw Guinea No. 68 dan 69 tahun 1961). Pada hari itu juga menetapkan dan mengesahkan pemakaian lagu kebangsaan Papua (Surat Keputusan Gubernur No. 364 Gouvenementsblad van Nederlands-Nieuw Guinea No. 69 tahun 1961).

Lambang negara yang ditetapkan adalah “Burung Mambruk” dan bendera negara “Bintang Kejora”. Arti bendera “Bintang Kejora” adalah: Bintang, lambang Ketuhanan, artinya Negara berdasarkan iman akan Tuhan Yang Maha Esa; warna merah, symbol darah, artinya keberanian untuk merebut dan membentuk Negara; 6 baris putih melambangkan 6 distrik (Afdeeling) Papua pada waktu itu; 7 baris biru melambangkan 7 wilayah suku bangsa Papua. Sementara arti lambang “Burung Mambruk” adalah: burung yang berteriak hanya 2 kali sehari untuk memanggil betina, yakni pagi hari mau turun dari pohon dan sore hari mau naik ke pohon; buluh tanduk mambruk 10 buah melambangkan bulan Oktober (1961); buluh ekor 7 melambangkan 7 wilayah suku bangsa Papua; panah 7 buah melambangkan semangat perlawanan 7 wilayah suku bangsa Papua; tifa 1 buah melambangkan semangat perdamaian dan harapan; sayap di kiri dan kanan masing-masing 19 buah melambangkan tanggal dan tahun kongres yakni 19 oktober 1961; semboyan “one people one soul” melambangkan persatuan.

Akhirnya pada 1 Desember 1961 atas persetujuan pemerintah Kerajaan Belanda, Komite Nasional Papua (KNP) mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat (West Papua) di Hollandia (Jayapura), tepatnya di Jalan Irian, di halaman Gedung Kesenian Irian Jaya yang pada waktu itu disebut Gedung Nieuw Guinea Raad. Hari itu dilakukan pengibaran Bendera Papua Barat berdampingan dengan Bendera Kerajaan Belanda dan juga menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara merdeka (Papua Barat dan Belanda). Lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan untuk pertama kalinya bersamaan dengan lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus. Saat itu semua tiang bendera di semua dinas dibuat berbentuk palang untuk mengibarkan dua bendera negara berdaulat. Pada 1 Desember 1961 ini tidak dibacakan teks proklamasi negara Papua Barat karena teks proklamasi tersebut akan dibacakan pada kemerdekaan defenitif (de jure) pada akhir tahun 1970 atau awal 1971 ketika pemerintah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya. (Alua, 2006: 40-43). Sebuah konstitusi yang terdiri dari 129 pasal juga disusun dan mengumumkan secara resmi “kebersamaan” sebagai prinsip utama Negara yang baru berdiri tersebut (negera Papua Barat). Bahkan sebelumnya telah dibentuk 12 partai politik diantaranya adalah Partai Nasional (PARNA) yang dipimpin oleh Herman Wauoi dan Partai Papua dipimpin oleh Johan Ariks (Mandowen, 2006: 44).

Percepatan pembentukan negara terhadap Papua Barat yang dilakukan Belanda berhasil digagalkan oleh Indonesia. Indonesia merespon gerakan politik Belanda ini dengan melakukan manuver politik di dunia internasional. Dalam sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 28 November 1961, Indonesia berhasil menggagalkan Proposal Luns. Indonesia melalui Presiden Soekarno bergerak dengan pembentukan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat pada 14 Desember 1961 yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerakan tekanan terhadap Belanda dilanjutkan dengan maklumat Trikora (Tiga Komando Rakyat) di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 yang berisi: Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua bentukan Belanda, kibarkanlah Merah Putih di Irian Barat, dan bersiaplah mobilisasi umum guna mempertahankan kesatuan tanah air dan negara. Ujungnya adalah pelaksanaan Pepera 1969 yang hingga hari ini menjadi salah satu akar persoalan konflik dan kekerasan di Tanah Papua.

 

(Re)kolonisasi ke (De)kolonisasi

Benny Giay (2000:10-11) mengungkapkan fakta yang menunjukkan bahwa peralihan kekuasaan berlangsung manipulatif dan melanggar hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam Pepera 1969. Dengan mengutip salah seorang saksi sejarah yang melakukan “pendustaan” terhadap sejarah Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969 yang mengungkapkan, “Barang yang busuk walau bagaimanapun dibungkus baunya akan keluar juga.” Seorang tokoh masyarakat Papua yang menjadi saksi dari peristiwa Pepera membuka sebuah dokumen yang berisi siasat dan rekayasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenangkan Pepera yang membenarkan dilakukannya integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu isi penting dari dokumen tersebut adalah:

“Djadi tegasnja, dasar pikiran ini bertudjuan untuk memenangkan Pepera, tetapi tidak semata-mata untuk memenuhi ketentutan-ketentuan jang terdapat pada persetudjuan New York…”

“Sebagai kesimpulan dari surat saja ini adalah, bahwa Pepera sejtara mutlak harus kita menangkan, baik setjara wadjar atau setjara tidak wadjar. Oleh karena itu harapan saja selaku ketua Muspida dapat mempunjai pengertian jang satu terhadap tudjuan ini, demi keutuhan Negera Republik Indonesia…”

Surat yang tertanggal Merauke, 8 Mei 1969 tersebut secara gamblang mengungkapkan bahwa orang Papua pada saat Pepera 1969 menyatakan aspirasi Papua Merdeka, tetapi pihak pemerintah, pada waktu itu, memaksa orang Papua atau menghilangkan dan membunuh orang Papua yang bercita-cita membentuk negara Papua Barat merdeka dan berdaulat. Kutipan surat tersebut juga secara jelas menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap hak orang Papua untuk memilih dan membentuk Papua Barat yang merdeka, karena pejabat pemerintah Indonesia secara sadar telah mencegah orang Papua menggunakan haknya untuk menentukan nasibnya dengan memilih negara Papua Barat yang merdeka.

Momen Pepera menjadi pertarungan penafsiran antara orang Papua dan Indonesia. Penafsiran tentang kata integrasi (Indonesia) dan aneksasi (Papua) menjadi hal yang serius karena berhubungan dengan penafsiran status politik Papua yang selama ini menjadi salah satu sumbu konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Menurut saya, gerakan dekolonisasi (pembongkaran proyek warisan rezim kolonial = penjajahan) secara sosial politik diawali dengan penulisan sejarah alternative dari Pepera. Salah satu narasi yang diungkapkan oleh Giay (2000) hanya sebagian kecil dan hampir bisa dipastikan berlangsung di seluruh Tanah Papua.

Proyek dekolonisasi lainnya adalah yang berhubungan dengan produksi pengetahuan dan perspektif esensialisme (kemurnian) kebudayaan yang diwariskan Indonesia dari Belanda. Esensialisme atau dalam bahasa Timmer (2012) adalah kulturalisme. Faham kulturalisme adalah sebuah pendapat bahawa individual ditenukan oleh budayanya, sehingga budaya ini membentuk sebuah kesatuan organik yang utuh dan tertutup, sehingga individual tidak dapat meninggalkan budayanya tetapi hanya dapat merealisasikan dirinya di dalam budayanya. Kulturalisme juga memastikan bahwa budaya mempunyai klaim terhadap perlindungan hak-hak khusus—bahkan bila budaya melanggar hak-hak individual.

Warisan esensialisme kebudayaan dan perspektif yang memandang kebudayaan Papua eksotik, terlokalisir, dan statis diterima pemerintah Indonesia melalui rezim otoritarian Orde Baru. Indonesia memasukkan faham kulturalisme dan esensialisme kebudayaan ini melalui perspektif pembangunan klasik yang merupakan kelanjutan dari sejumlah pemikiran pembangunan Belanda pada pandangan yang bersifat esensialis terhadap budaya. Rezim ini semakin mengesensialisasikan budaya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yag secara tegas berbeda satu dengan yang lainnya. Rezim Orde Baru ini juga memperkenalkan pendekatan terprogram yang sangat kuat didasarkan pada etika-etika pembangunan peradaban rasional. Pendekatannya terhadap Tanah Papua adalah bahwa perbedaan yang ditekankan kurang terkait dengan keragaman budaya di Tanah Papua. Dengan perspektif seperti inilah rezim otoritarian Orde Baru menjalankan kekuasaannya di Tanah Papua dengan menjalankan diskriminasi pembangunan, rentetan kekerasan hak asasi manusia, dan tersumbatnya ekspresi identitas sosial dan budaya bangsa Papua. Proyek (re)kolonisasi (penjajahan kembali) berlanjut dan ingatan terjajah dengan kekerasan menjadi ingatan sosial kolektif bersama bagi rakyat Papua.

Jatuhnya rezim Orde Baru 1998 membuka peluang rakyat Papua untuk menunjukkan ekspresi tuntutan kemerdekaan kepada Indonesia. Apakah kolonisasi terhadap Papua sudah berakhir? Ekspresi kemerdekaan dalam musim semi kebangkitan Papua (Papuan Spring) ini berujung ketika Presiden BJ Habibie mengakomodasi tuntutan para elit Papua yang disebut dengan Tim 100 dengan mengadakan dialog pada Februari 1999. Namun, oleh pemeirntah Indonesia, tuntutan kemerdekaan rakyat Papua yang sangat sensitif tersebut direspon dengan turunnya Undang-Undang yang sama sekali tidak berjalan ketika itu yakni Undang-Undang (UU) Nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya yang mengatur pemekaran Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat serta pemekaran Kabupaten Paniai, Mimika, Jayapura dan Kota Sorong pada 4 Oktober 1999. Disinilah awal dari cikal-bakal penjajahan kembali (rekolonisasi) Tanah Papua yang kini dilakukan melalui bujuk rayu pemekaran daerah. Instrumennya adalah ruang-ruang administrative melalui peraturan-peraturan yang menyediakan panggung ekonomi politik bagi elit-elit Papua untuk berebut kekuasaan.

Rezim administrative inilah yang kembali lagi mengkolonisasi rakyat Papua dengan merancang pemecahan wilayah yang membuat fragmentasi tajam di akar rumput. Tentu saja keluarnya UU itu menuai protes keras dari rakyat Papua. Hadirnya UU tersebut seolah memberikan peluang untuk memecah belah Tanah Papua. Tuntutan kemerdekaan semakin menguat sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia. Masa inilah yang dimana kemerdekaan memperoleh maknanya yang kuat dalam menunjukkan identitas sosial budaya dan harga diri menjadi bangsa Papua (Timmer, 2007). Untuk meredam gejolak tuntuan kemerdekaan itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus) yang ditandangani Presiden Indonesia ketika itu, Megawati Soekarnoputri dan mulai diberlakukan pada 21 November 2001. Dalam pasal 76 UU Otsus dinyatakan: “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

Dinamika pemekaran daerah di Papua berawal dari terpecahnya Provinsi Papua menjadi Irian Jaya Barat (kini bernama Provinsi Papua Barat). Berdirinya provinsi baru yang nama sebelumnya adalah Irian Jaya Barat berawal dari dialog antara tokoh-tokoh masyarakat Irian Jaya Barat dengan pemerintah Indonesia pada 16 September 2002. Para tokoh-tokoh masyarakat Papua ini menyampaikan agar Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri segera mengaktifkan kembali Provinsi Irian Jaya Barat yang sudah ditetapkan pad 12 Oktober 1999. Provinsi Irian Jaya Barat didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 45/1999 dan dipercepat dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2003. Peresmian Kantor Gubernur Irian Jaya Barat oleh Pejabat Gubernur Abraham Oktavianus Ataruri berlangsung pada 6 Februari 2003.

Selanjutnya program-program rekolonisasi berbasis pemahaman kulturalisme kebudayaan inilah yang berlangsung di Tanah Papua. Berbagai daerah dimekarkan berbasis etnik yang berkolaborasi dengan para elit lokal yang mengincar kekuasaan. Mengacu kepada Frantz Fanon (1967,2000), (re)kolonialisme sebagai penonmanusiawian (dehumanization) rakyat di daerah koloni. Orang-orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih sebagai benda. Warna kulit hitam, cokelat atau kuning menunjukkan bahwa rakyat terjajah itu bukan hanya mereka yang kerjanya dirampas, tetapi juga mereka yang dalam jiwanya diciptakan kompleks inferioritas yang diakibatkan oleh kematian dan penguburan orisinalitas budaya lokal mereka. Kompleks inferioritas ini ditanamkan dalam kesadaran budaya mereka sebagai masyarakat terjajah (Sutrisno dan Putranto, ed, 2004: 13).

Frantz Fanon dalam Black Skin, White Masks (1967) yang diterjemahkan menjadi Bumi Berantakan: Buku Pegangan untuk Revolusi Hitam yang Mengubah Wajah Dunia (2000 menguraikan bahwa dekolonisasi pada awalnya jelas akan menimbulkan kekacauan (disorder). Namun dekolonisasi tidak dapat muncul sebagai hasil dari praktek magis, bukan pula hasil dari guncangan alam, bukan pula dari pemahaman yang bersahabat. Dekolonisasi adalah proyek historis: yakni bahwa ia tidak dapat dipahami, tidak dapat dicerna atau menjadi jelas bagi dirinya sendiri kecuali dalam ukuran pasti kita dapat mencerna gerakan yang membentuknya dan muatan historisnya.

Dekolonisasi adalah pertemuan dua kekuatan, yang saling berlawanan, yang berasal dari subtansifikasi (dukungan), dan dipupuk, dari situasi di daerah –daerah koloni. Perjumpaan pertama dua kekuatan itu ditandai oleh kekerasan dan eksistensinya—yakni eksploitasi pribumi oleh pemukim—dilakukan dengan bayonet dan meriam. Karena itu dalam dekolonisasi, ada kebutuhan akan panggilan utuh yang mempertanyakan situasi kolonial. Aplikasi dari kalimat dekolonisasi adalah, “Yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir.” (Fanon, 2000: 4-5).

Proyek dekolonisasi adalah sebuah proyek sejarah dan dengan demikian juga politis sekaligus. Basisnya adalah pada kesadaran telah “terjajah” dan kemudian bangkit untuk melakukan gerakan sosial (baru) melawan penjajahan tersebut. Jebakan-jebakan untuk melakukan peniruan ulang (mimikri) praktik penjajahan tersebut tak terhindarkan karena begitu membadannya warisan kolonisasi tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Perspektif pascakolonialisme saya kira ingin menguraikan dan membongkar warisan praktik kolonialisme sekaligus menancapkan tiang-tiang perspektif gerakan sosial negara-negara pascakolonial. Dalam konteks inilah saya kira sangatlah penting memediasi perspektif (dan sekaligus semangat) pascakolonial dalam gerakan transformasi sosial budaya di Tanah Papua. Pelajaran awal yang sangat berharga adalah memahami bagaimana praktik-praktik kolonisasi tumbuh, berlangsung, diwariskan, dan diperbaharui secara terus-menerus oleh para penjajah baru dan sudah tentu rakyat Papua sendiri yang menjadi perpanjangan tangan dari negara dan kuasa investasi global.(*)

I Ngurah Suryawan    

Staf Pendidik/Dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.

Artikel ini pernah dimuat di harian Cahaya Papua

Tinggalkan Balasan