Menumbuhkan Kemandirian di Tanah Papua  

Oleh : I Ngurah Suryawan

Kemandirian sebuah masyarakat paling tidak bersumberkan kepada dua hal penting. Pertama sudah tentu terciptanya integrasi sosial yang di tengah masyarakat yang akan menciptakan solidaritas sosial dan masyarakat yang terorganisir. Integrasi sosial dalam masyarakat bersumber dari jaringan sosial yang terbina berlandaskan nilai-nilai sosial budaya yang direproduksi melalui praktik berkebudayaan sebuah komunitas. Praktik kebudayaan yang dimaksudkan adalah keseluruhan aktivitas berkomunitas dalam pembentukan nilai-nilai sosial dan norma-norma yang menjadi sendi-sendi berjalannya komunitas tersebut. Di dalam aspek sosial budaya ini terjalin juga bidang-bidang lain yang terhubung seperti pendidikan mengekspresikan nilai-nilai sosial budaya sebuah masyarakat. Begitu juga hubungannya dengan sistem politik dan mekanisme kekuasaan dan pengendalian sosial dalam menciptakan keharmonisan hubungan dalam masyarakat.

Kemandirian kedua adalah terciptanya sumber-sumber ekonomi sebagai basis pemenuhan kebutuhan primer manusia. Sumber ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah komunitas dapat hidup dan bertahan. Sumber ekonomi itu bisa terdapat di sekitar lingkungan komunitas itu tinggal ataupun dari luar. Perpaduan sendi-sendi sosial budaya dan ekonomi itulah yang akan merekatkan integrasi sosial di tengah masyarakat dan membentuk masyarakat yang solid dan terorganisir. Namun realitas hari ini yang terjadi hampir di seluruh komunitas di Indonesia adalah interkoneksi global yang menghubungkan komunitas-komunitas terpencil dengan kuasa investasi global. Dalam konteks Papua—dan saya kira persoalan umumnya—ancaman integrasi sosial dan solidaritas sosial adalah pertautan komunitas lokal dengan aspek-aspek nilai global yang membuat terjadinya ketegangan antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Namun, meski pertautan lokal dan dunia global yang tak terhindarkan itu, hal-hal apa sajakah yang patut diperhatikan bagi komunitas lokal agar kemandirian dan martabatnya sebagai sebuah komunitas yang solid tidak tergandaikan?

Fenomena di Tanah Papua ketika interkoneksi lokal dan global menimbulkan fragmentasi (keterpecahan) di tengah masyarakat. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh digugatnya nilai-nilai lama yang sebelumnya menjadi pondasi integrasi dan solidaritas sosial dengan nilai-nilai baru yang hadir akibat pengaruh global dan modernitas. Pegangan komunitaspun menjadi luntur ketika anggota masyarakatnya mulai terpengaruh dan mempraktikkan nilai-nilai baru yang acap kali berbenturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai lama. Keberagaman etnik dan budaya yang tinggi di Papua juga sangat mempengaruhi bagaimana kompleksitas dan respon masyarakat dan nilai-nilai lama terhadap hal-hal baru yang hadir diintroduksi oleh pemerintah, agama, dan sudah tentu kuasa investasi global dalam bentuk investasi dan perusahaan-perusahaan yang tumbuh subur di setiap jengkap Tanah Papua.

Praktik untuk menyemaikan kemandirian yang pertama dan utama adalah pemahaman dan komitmen bahwa heterogenitas budaya adalah modal dan kekayaan yang sangat luar biasa di Tanah Papua. Oleh karena itulah diperlukan usaha-usaha spesifik dan terfokus dari berbagai lapisan kepentingan untuk menyuburkan diversitas budaya Papua ini, bukan malah menyederhanakan, mensimplifikasikan, atau bahkan mengekang ekspresinya. Hal-hal inilah yang sebelumnya dilakukan oleh rezim otoritarian Orde Baru Indonesia dalam membuat kebijakan terhadap praktik kebudayaan di Papua. Kebudayaan adalah basis dasar menuju kemandirian dan martabat sebuah komunitas dan bangsa.

Namun, alih-alih berkomitmen dan mengembangkan ekspresi diversitas budaya, fenomena di Tanah Papua kini menggambarkan bagaimana argumentasi diversitas budaya dirampok oleh elit lokal untuk mempolitisasi masyarakat dalam menuntut pemekaran daerah. Pemekaran daerah menghasilkan masyarakat yang elitis karena termanipulasi oleh para elit yang mengambil alih cita-cita integrasi sosial dan masyarakat yang terorganisir. Padahal, integrasi sosial dan masyarakat yang terorganisir adalah modal sosial budaya yang ampuh untuk mewujudkan kemandirian di Papua.

Candu lain yang menggerogoti kemandirian rakyat Papua adalah praktik pragmatis melalui uang yang terjadi hampir di sebagian besar kegiatan-kegiatan sosial politik, budaya dan kemasyarakatan. Terkhusus dalam wacana pemekaran daerah, para elit memanipulasi uang ini sehingga pemekaran hanya melayani kepentingan elit, bukan kehidupan sosial kultural masyarakatnya. Para elit sama sekali tidak berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang terorganisir tapi justru menimbulkan fragmentasi (keterpecahan) di tengah masyarakat. Oleh karena itulah dalam rangka mewujudkan kemandirian di Papua, sangat diperlukan usaha-usaha kreatif dari masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya untuk melakukan gerakan untuk mengapresiasi dan menggali nilai-nilai sosial budaya dan seni. Nilai-nilai ini nantinya akan menginspirasi praktik-praktik kemandirian sosial budaya dan politik merekognisi nilai-nilai sosial budaya dan seni yang menghidupi masyarakat setempat. Dengan demikian pondasi sikap-sikap kemandirian ini akan mengakar kuat dalam kehidupan social budaya masyarakat, tidak elitis dan tercerabut dari akarnya.

Menumbuhkan kemandirian di Papua juga sepatutnya memberikan perhatian kepada praktik dan gerakan sosial untuk memediasi pendidikan adat dan bahasa ibu sebagai medium penguatan identitas budaya dan martabat rakyat Papua. Selama ini introduksi pembangunan dan nilai-nilai modernitas alpa untuk merekognisi hal ini. Yang terjadi dalam program pembangunan justru hanya memfokuskan kepada pelayanan administratif dalam bentuk pembangunan fisik gedung-gedung pemerintahan, perebutan jabatan dan pegawai di birokrasi pemerintahan, dan ujung-ujungnya adalah pembagian uang untuk mewujudkan menjalankan pelayanan pemerintahan.

Kemandirian rakyat Papua berawal dari kedekatan dan komitmennya terhadap akar budayanya. Jika diakui secara jujur, pendidikan adatlah yang melatih orang Papua untuk membina hidup dan sekaligus juga membina moral sebagai sebagai seorang manusia. Namun yang terjadi adalah isi dari pendidikan adat ini yang bertujuan untuk membentuk manusia yang menjungjung nilai-nilai kemanusiaan dalam adat dan norma diambil oleh negara dengan pendirian gedung-gedung sekolah yang kehilangan muatan paling mendasar dari pendidikan; membentuk manusia yang apresiatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang justru terbentuk adalah manusia yang pragmatis untuk mencerdaskan dirinya sendiri tanpa mempunyai sikap apresiatif terhadap nilai-nilai, norma, dan moral kemanusiaan. Menumbuhkan kemandirian di Tanah Papua harus dimulai dengan pendidikan. Namun selama ini pendidikan di Papua seperti kehilangan spirit apresiasi nilai-nilai moral dan norma yang dari hilangnya perhatian untuk pendidikan bahasa ibu bagi generasi muda selanjutnya. Apresiasi terhadap bahasa ibu menunjukkan orang yang mempunyai integritas, akar identitas, dan dengan demikian mempunyai harkat dan bermartabat.

Kemandirian di Papua terancam oleh logika administratif dan uang yang akan menunggu waktu saja untuk melahirkan orang-orang Papua yang tidak mempunyai kemandirian dan inisiatif untuk melakukan perubahan social. Kondisi masyarakat yang frustasi dan lumpuh tersebut tersebut akan sangat mudah melakukan tindak kekerasan. Masyarakat Papua yang hanya tergantung pada uang, proyek-proyek bantuan, dan menjual kemiskinan telah kehilangan martabatnya. Di sisi lain, sumber daya alam yang kaya di Tanah Papua juga jauh sebelumnya telah tereksploitasi. Dan kini, martabat sebagai manusia juga terjual ketika sangat tergantung kepada bantuan atau melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Menumbukan kemandirian di Papua adalah langkah mendesak yang harus menjadi perhatian setiap warga masyarakat atau siapapun yang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat Papua yang bermartabat. (*)

Opini ini pernah dimuat di Harian Umum Cahaya Papua, Manokwari

Tinggalkan Balasan