Jokowi saat berkampanye di Papua. Foto : Ist

Menunggu Terobosan Jokowi untuk Masalah Papua

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA– Aparat keamanan di Papua baik dari intitusi TNI maupun Polri, bertekad mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo di Jayapura Papua, 27 Desember 2014. Jokowi dijadwalkan menghadiri perayaan Natal bersama di Lapangan Udara Sentani, Kabupaten Jayapura. Dibalik kunjungan ini, Jokowi diharapkan menghadirkan terobosan baru pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua secara dialogis dan bermartabat.

Rencana kunjungan ini sempat mendapatkan reaksi penolakan dari sejumlah kalangan. Namun, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende, menyatakan itu adalah hak dari pihak tersebut. Kapolda justru mengajak warga Papua untuk berpikir positif menyambut kedatangan presiden.“Presiden Jokowi datang untuk membangun Papua,” katanya.

“Kita harap masyarakat menyambut suasana Natal ini dengan penuh sukacita, apalagi seorang pimpinan Negara kita akan datang untuk memberikan yang terbaik. Mari kita bersatu, bergandeng tangan untuk maknai Natal seutuhnya,” tambah Yotje Mende.

Sementara itu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menegaskan bahwa presiden akan mendapat pengamanan VIP. Dalam kerangka pengamanan, Panglima Kodam adalah penanggungjawab utama. “Saya selaku Panglima di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih ini bertanggung jawab. Saya yang menentukan pengamanan terhadap kedatangan Presiden,” katanya.

Pangdam juga mengungkap bahwa pihaknya akan terus menggali informasi di tengah masyarakat dan melakukan pendekatan agar kedatangan Presiden Jokowi diterima dengan baik. “Kalau sudah resmi, tentunya kami akan melakukan pertemuan oleh semua pimpinanan, khususnya Kapolda Papua.”

Sebelumnya, Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Pdt. Albert Yoku,S.Th mengungkapkan bahwa GKI di tanah Papua siap menyambut kedatangan Presiden.

Soal pernyataan Pdt. Selvi Titahalawa yang mengatasnamakan perwakilan GKI di tanah Papua dalam jumpa pers di Padang Bulan, Kamis (11/12) lalu yang menyatakan menolak kedatangan Jokowi dalam acara Natal Nasional itu, Albert Joku mengatakan, ” Pernyataan Pdt. Selvi Titihalawa itu tidak benar.”

“Kami tidak pernah memberikan mandat kepada dia. Dia  telah dipensiunkan oleh GKI dan pendeta itu tidak punya hak untuk mengeluarkan statemen atas nama GKI di tanah Papua,” tegasnya seperti dikutip JPNN. (Baca: Pimpinan Gereja Tolak Rencana Presiden Natal di Papua)

Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow, mengakui bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan banyak Gereja di Papua. Pembicaraan itu terkait pro dan kontra rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri perayaan Natal Nasional di Jayapura.

Pro dan kontra itu terjadi menurutnya karena belum ada sikap, atau minimal pernyataan tegas, dari Jokowi menyikapi kasus penembakan hingga tewas sejumlah warga sipil di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, pada Senin lalu (8/12). (Baca: PGI Minta Ketegasan Jokowi Soal Paniai Berdarah)

“Bagi kami, persoalannya bukan apakah dia (Jokowi) datang atau tidak, tapi yang tidak bisa ditawar adalah sikap tegas terhadap tragedi Paniai,” ujar Jeirry Sumampow.

Menurutnya, jika Jokowi belum juga membuat pernyataan atau sikap tegas yang melegakan hati masyarakat Papua sampai hari pelaksanaan Natal Nasional, maka dia ragu warga Papua akan tetap percaya terhadap janji-janji Jokowi mengangkat harkat martabat Papua. Lebih dari itu, perayaaan Natal akan sia-sia karena telah melupakan hakikat pesan Natal sendiri yaitu perdamaian.

“Dia (Jokowi) sudah bikin komitmen mengadakan Natal nasional pertama di Papua, itu bagus. Semangatnya pasti ingin mengesankan bahwa Papua damai. Tapi dengan adanya kasus di Paniai, ini menjadi ujian pertama yang sangat menentukan apresiasi orang Papua terhadap Jokowi,” ujar Jeirry.

PGI sedang mengupayakan bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan soal kerusuhan Paniai dan kaitannya dengan penolakan Gereja-Gereja di sana terhadap rencana kedatangan presiden.

“Kami rasa harus bicara dengan Jokowi. Harus ada sikap tegas sebelum tanggal 27 nanti. Kalau diundur terlalu lama, makin lama makin akut persoalan ini secara psikologis rakyat Papua,” katanya.

“Secara substansial, kita bicara bagaimana menyebarkan kedamaian. Tapi tidak mungkin kita ber-Natal sedangkan situasi di Papua tidak ada damai. Secara psikologis tidak damai rakyatnya, akhirnya hanya seremonial belaka,” pungkas Jeirry.

Mendapat dukungan kuat dari rakyat Papua pada Pemilu 2014 lalu, Presiden RI, Joko Widodo, sejauh ini dinilai justru belum memunculkan terobosan baru dalam penyelesaian masalah di Papua. Dewan Adat Papua, misalnya, melihat bahwa pendekatan keamanan lebih dikedepankan. Ruang dialog harus dibuka dan menjadi pendekatan baru.

Fadhal Al Hamid dari Dewan Adat Papua mengatakan pendekatan politik melalui dialog penting dilakukan, dengan melibatkan semua pihak merupakan jalan terbaik untuk perdamaian di Papua.

Peneliti masalah Papua dari LIPI , Adriana Elizabeth mengatakan ruang dialog harus dibuka dan harus menjadi pendekatan yang baru dalam menyelesaikan masalah di Papua. Kasus kekerasan yang terjadi baru-baru ini menunjukkan pendekatan keamanan masih dilakukan. Pada Januari 2014 terdapat sedikitnya tiga kasus penembakan di Papua, yakni di Puncak Jaya dan Timika.

Presiden Jokowi diagendakan berkunjung ke Papua bersama istrinya. Selain menghadiri perayaan natal, Presiden dijadwalkan meresmikan sejumlah pasar di Kota dan Kabupaten Jayapura serta bertemu dengan sejumlah tokoh adat dan agama di Papua. |ANTARA/JPNN/RMOL/BBC INDONESIA

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan