Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

Meski Wajib, Draft Raperdasus Dana Otsus Belum Diajukan

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com Pemerintah Provinsi Papua Barat siap menyerahkan 20 draft rancangan peraturan daerah kepada DPR Papua Barat untuk ditetapkan dalam program legislasi daerah (Prolegda) DPR-PB periode 2014-2019.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Papua Barat, Wafiq Wuryanto, kepada CAHAYAPAPUA.com, Selasa (28/10)mengatakan, 20 draft Raperda itu sebenarnya telah diserahkan kepada DPR-PB Periode 2009-2014.

Tapi pada periode itu usulah eksekutif belum diakomodir. Dengan adanya pergantian DPR-PB pihaknya kembali menyerahkan draft itu ke legislatif agar pada periode ini terakomodir dalam Prolegda.

“Setelah terakomodir dalam prolegda, kami berharap Raperda ini dapat segera dibahas dan disahkan sebagai produk hukum daerah,” katanya.

Satu diantaranya 20 draft yang diajukan itu adalah rancangan peraturan daerah khusus tentang pedoman penyelenggaraan pemberdayaan pengusaha asli Papua.

Disinggung soal raperdasus tentang pengelolaan dana otonomi khusus, Wafiq mengatakan, Raperda ini belum terakomodir dalam draft eksekutif yang akan diserahkan kepada DPRPB.

Namun Wafiq perpandangan semestinya amanat UU 21/2001 tentang Otsus harus ditindak lanjuti termasuk Raperda pengelolaan dana otsus. Sayangnya, penyusunan draft Perdasus ini seolah-olah adalah tanggungjawab biro pemerintahan semata. “Ini juga menjadi tanggungjawab instansi lain,” katanya.

Tanggungjawab itu, jelasnya, mengacu pada Permendagri maupun peraturan pemerintah bahwa gubernur memiliki wewenang memerintah setiap SKPD untuk menyusun Raperda.

Selama ini pengelolaan dana Otsus di Papua Barat masih menggunakan peraturan gubernur sebagai acuan hukum.|TOYIBAN

 

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG