Illustrasi Penyiaran 2

Mewujudkan Penyiaran Sehat Berbasis Kearifan Lokal

 Oleh: Ridwan Halsem, ST.

DUNIA penyiaran yang sehat adalah dunia penyiaran yang didalamnya mempunyai prinsip  yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).

Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Sesuai dengan semangat UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, proses demokratisasi di Indonesia sesungguhnya menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Oleh karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan publik yang sehat. Penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan  pemberdayaan masyarakat.

Sementara, Kearifan Lokal dapat diartikan sebagai “ gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.”  Kearifan lokal merupakan “nilai-nilai“ yang harus selalu dijunjung di manapun berada. Nilai entitas dan budayalah yang berharga dan dijunjung dengan baik dalam menyikapi permasalahan di masyarakat. Kejayaan suatu bangsa adalah di saat bangsa itu dapat memajukan “budaya dan tradisinya” dengan baik, dan keterpurukan suatu bangsa adalah di saat bangsa itu selalu bangga mengikuti trend bangsa lain.

Penyiaran berbasis Kearifan Lokal

UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hadir dengan membawa 2 (dua) semangat yaitu :

1. Pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

2. semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Dari kedua hal tersebut diatas, sesungguhnya UU Penyiaran memiliki semangat penguatan kearifan lokal yang pada dasarnya merupakan kebijaksanaan masyarakat yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama .

Untuk mampu menjadikan dunia penyiaran sebagai agen perubahan sosial, pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal dan pembangunan bangsa, harus ada sebuah regulasi yang memuat prinsip objektivitas, imparsialitas, dan akuntabilitas agar tercipta dunia penyiaran yang sehat dan hubungan yang seimbang dan dinamis antar-stakeholders  (pemangku kepentingan) yakni KPI, pengelola industri penyiaran, pemerintah, dan publik/masyarakat. Salah satu regulasi dunia penyiaran yang bisa dijadikan acuan model adalah regulasi penyiaran “demokratis-partisipatif” yang salah satu substansinya memandang radio dan televisi sebagai agen perubahan sosial, pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal dan pembangunan bangsa.

Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut   mampu menggerakkan semua pihak dengan penuh semangat untuk bersama-sama mewujudkan iklim penyiaran yang sehat dan berkualitas yang berbasis kearifan lokal  serta mampu menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan publik. Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah tidak hanya memerlukan sebuah hubungan yang “harmonis”, tetapi justru perlu hubungan yang “dinamis” dengan industri penyiaran. KPI memiliki wewenang untuk menetapkan standar program siaran.

Wewenang inilah yang seharusnya menjadi landasan hubungan KPI dengan industri penyiaran. Harus dibedakan dengan tegas antara substansi sebuah hubungan dengan sifat sebuah hubungan. Diharapkan dinamisnya hubungan antara KPI, pemerintah, industri penyiaran, dan publik merupakan struktur dasar yang menentukan dan membentuk kualitas siaran yang dihasilkan industri penyiaran dan dinikmati masyarakat.

Peran Komisi Penyiaran Indonesia pusat maupun daerah dalam konteks ini sangat penting karena KPI harus menjaga dan memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan siaran yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamankan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Indonesia.(*)

Ridwan Halsem

Komisioner KPID Papua Barat Periode 2014 – 2017 dan Pendiri Komunitas Masyarakat Peduli Siaran Sehat di Manokwari.

 

 

Tinggalkan Balasan