Suasana kantor DPR Papua Barat.

Miskomunikasi Dinilai Penyebab Pelantikan dan Keluarnya SK Baru Ketua DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Polemik berkepanjang jabatan ketua DPR Papua Barat (DPRPB) terus menyita perhatian publik. Pasca pelantikan Matheos E.Selano kian meningkatkan gelombang protes yang menolak dirinya sebagai ketua.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Arifin mengungkapkan, telah terjadi miskomunikasi dalam proses pelantikan ketua DPRPB di Jayapura dan lahirnya surat keputusan baru DPP Partai Demokrat tentang rekomendasi calon pimpinan DPRPB.

DPP mengeluarkan rekomendasi atas nama Matheos E.Selano yang kemudian direvisi atas nama Pieters Kondjol. “Persoalannya kenapa surat keputusan keluar baru ada pelantikan dari sisi administrasi ini yang salah termasuk waktu pelantikan. Itu harus diparipurnakan dan ditetapkan oleh badan musyawarah,” kata Arifin ketika berbincang-bicang bersama sejumlah awak media, Rabu (13/1/2016) menyoal pengusulan calon ketua DPRPB oleh DPD yang menuai protes keras, sehingga DPP menerbitkan SK baru.

Kata Arifin, sistim manajerial partai jelas terbentur secara struktural dari pusat hingga daerah. “DPP menerima masukan dari daerah kalau masukannya benar hasilnya benar demikian sebaliknya. DPP pasti benar apalagi untuk kepentingan politik. Itu pasti sama hingga tingkat anak ranting,” katanya.

Arifin menegaskan, perintah DPP jelas sehingga wajib dilaksanakan. Dan kader yang melawan perintah tersebut siap terima konsekuensi. “Jika SK revisi itu benar maka siap diamankan. Harus dilantik. Saya akan mengonfirmasikan ini langsung kepada DPP,” tuturnya.

Arifin menambahkan, penyeragaman pemahaman soal garis perjuangan partai dan mekanisme partai hanya bisa dilakukan melalui proses kaderisasi. Proses ini harus dilaksanakan secara berjenjang.

“Kalau ditanya solusinya apa tentang masalah jabatan ketua DPR (Papua Barat) adalah, keputusan DPP ya SK revisi itu. Saya rasa kondisi di daerah ini cukup kondusif,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM