Ilustrasi Sidang Sengketa Pilkada

MK Perintahkan Pencoblosan Ulang di TPS Moyeba

BINTUNI, CAHAYAPAPUA.com- Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Kamis (25/2/2016) Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan sela terhadap sengketa Pilkada Teluk Bintuni.

Dalam putusan tersebut yang dilansir dari situs www.mahkamahkonstitusi.go.id, MK memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di satu TPS, yaitu TPS Moyeba Distrik Moskona Utara dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak putusan.

Sidang sengketa Pilkada Teluk Bintuni di MK digelar atas keberatan dari pasangan nomor urut dua, Ir. Petrus Kasihiw dan Matret Kokop selaku pemohon.

Pengajuan pemohon didasari adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada berlangsung hingga rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbilang cukup lama dan alot dengan menghadirkan sejumlah saksi maupun barang bukti dari pihak pemohon, termohon maupun pihak terkait.

Dalam persidangan di MK, pemohon mengajukan keberatan adanya pencoretan atau perubahan hasil perolehan suara, khususnya di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara sehingga merugikan pemohon.

Terkait hal itu, MK berpendapat dalil pemohon cukup beralasan menurut hukum. Namun karena pencoretan/ pengubahan hasil perolehan suara tersebut telah didahului oleh adanya pelanggaran berupa pencoblosan beberapa surat suara oleh ketua KPPS, maka MK tidak dapat menyatakan perolehan suara sebagaimana tertulis pada C1 Plano sebagai perolehan suara yang benar. Sehingga MK berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba.

Terkait adanya kesepakatan adat di empat TPS di Distrik Moskona Utara, Mahkamah berpendapat seandaianya kesepakatan tersebut benar adanya, terdapat fakta bawha kesepakatan demikian dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara secara langsung oleh para pemilih.

Jika ternyata hasil pencoblosan tidak sesuai dengan kesepakatan adat, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencoretan/ pengubahan hasil perolehan suara dalam formulir C1 plano yang diperoleh melalui cara pemilihan langsung.

Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, menurut MK harus dilakukan dengan cara berpegang pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, jangka waktu serta kemampuan KPU Teluk Bintuni, aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diberikan untuk melaksanakan PSU paling lama 30 hari kerja dan melaporkan kepada MK paling lambat 7 hari kerja sejak selesainya rekapitulasi perhitungan suara di TPS.

Untuk menjamin terlaksananya PSU dengan benar, maka putusan ini harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh KPU RI. Hal serupa juga harus dilakukan oleh bawaslu RI secara berjenjang. Pada amar putusannya, MK juga meminta kepada aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya PSU agar berjalan dengan aman dan lancar.

Sementara itu penjabat Bupati Teluk Bintuni, Ishak Hallatu telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan SKPD terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS Moyeba Distrik Moskona utara.

Namun pertemuan dengan KPU Kabupaten akan dilakukan pada senin mendatang terkait koordinasi dan persiapan pelaksanaan pemilu ulang.

“Senin kita desain, tentang pelaksanaan pemilu dan mengantisipasi hal-hal sebelum dan pasca putusan. Karena kemungkinan potensi yang diragukan bisa terjadi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (25/2/2016).

Pada pelaksanaan pemungutan suara ulang, ia berjanji akan turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan pemilu ulang di Moyeba. Ishak mengharapkan agar masyarakat bisa menggunakan hak demokrasinya dengan adil, jujur dan bersih pada pemungutan suara ulang yang akan datang. “Soal pendanaan nanti kita rapatkan kembali,” ujarnya.

Terkait dengan putusan MK tentang sengketa Pilkada Teluk Bintuni, penjabat Bupati mengharapkan seluruh masyarakat menerima dengan baik. Selain itu masyarakat dihimbau untuk bersabar, kartena harus kembali menunggu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang terlebih dahulu, sebelum keputusan final Mahkamah Konstitusi.

Dari pantauan media ini, situasi keamanan di Bintuni berjalan cukup kondusif. Aktifitas masyarakat berjalan seperti biasa, baik itu di sektor pmerintahan, pendidikan maupun ekonomi. Sementara aparat keamanan dari unsur TNI. Polri maupun Satpol PP nampak melakukan patroli untuk mengantispasi hal-hal yang tidak diinginkan.|ARI MURTI|EDITOR : BUSTAM

Tinggalkan Balasan