Ilustrasi. Foto: Ist

Moratorium Perijinan Kapal Besar Dinilai Untungkan Nelayan

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Rencana moratorium pengeluaran izin penangkapan ikan bagi kapal-kapal besar berkapasitas 30 gros ton yang hendak dikeluarkan oleh menteri perikanan Susi Pujiastuti dinilai sangat tepat.

Koordinator LSM KAMUKI, Sena Aji, Selasa (18/11/2014), berharap rencana moratorium yang hendak dikeluarkan menteri yang baru itu dapat segera direalisasikan. Sebab kebijakan itu sudah sangat jelas dan menguntungkan bagi para nelayan kecil dan tradisional Indonesia.

Sena mengatakan, kebijakan ini berlaku bukan hanya kepada perusahan swasta Nasional yang bergerak dibidang perikanan, melainkan juga berlaku bagi swasta asing. Moratorium ini penting, untuk menertibkan kembali sistem perizinan yang selama ini masih amburadul dan sistim tangkap yang dilakukan oleh kapal-kapal besar milik perusahaan itu.

Menurutnya, tidak sedikit proses perijinan penangkapan yang dilakukan kapal-kapal besar ini dilakukan dengan cara-cara yang illegal. Selain berdampak bagi pemasukan negara, sistim perijinan yang buruk itu merugikan para nelayan-nelayan kecil sebab tak sedikit kapal-kapal besar ini masuk diwilayah tangkap kapal-kapal kecil.

Sena pun berharap pemerintah segera mengambil kebijakan untuk memberdayakan nelayan-nelayan kecil melalui pembinaan yang baik.

Menurutnya, pemerintah harus segera mendata kelompok-kelompok nelayan yang ada khususnya di Manokwari. Hal ini untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan. Sena berpandangan, pemerintah bisa membentuk BUMD dibidang perikanan untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

“Misalnya membangun dermaga sekaligus tempat produksi secara satu atap. Dengan cara ini pemerintah dapat memperoleh masukan dari Usaha ini,” sebutnya seraya menambahkan sistim ini, akan mempermudah pemerintah untuk melakukan kontrol dan pembinaan bagi nelayan. |TOYIBAN

 

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan