Aksi di Bundaran HI, Jakarta, mendesak presiden SBY merespon kasus Paniai Berdarah. Foto : Ist

MRP dan MRPB Pilar Otsus Tapi Kurang Responsif

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Lembaga representasi kultural orang Papua yakni Majelis rakyat Papua (MRP) dan MRP Papua Barat belum maksimal menjalankan fungsinya terutama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar orang asli Papua.

“Dalam beberapa kasus yang mendapat perhatian publik seperti Paniai berdarah, kami tidak melihat ada langkah atau respon yang signifikan yang ditunjukkan dua lembaga ini,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih, Septi Meidodga di Manokwari, Rabu (7/1/2014).

MRP maupun MRPB, lanjut Septi, juga terkesan mengabaikan pentingnya merespon isu-isu pemekaran daerah.

“Hal yang harus menjadi perhatian MRP adalah, apakah pemekaran itu benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, ataukah elit lokal dan perusahaan-perusahaan yang cuma mau mengeruk kekayaan alam,” katanya di kantor redaksi Cahaya Papua.

Kedepan, penting bagi MRP dan MRPB untuk terus mencermati dinamika sosial politik di Tanah Papua.

Dua lembaga yang menjadi pilar Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ini juga diminta untuk merangkul dewan adat Papua dan lembaga masyarakat adat yang eksis di tiap daerah agar aktif merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada orang asli Papua.

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan