Ilustrasi. Site Tangguh LNG di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. | Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

MRP PB Akan Soroti Investasi Sumberdaya Alam di Papua Barat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPPB) segera merumuskan program kerja tahun 2015, melalui langkah strategis yang difokuskan pada sejumlah kontrak karya di daerah ini.

Ketua MRPPB, Vitalis Yumte mengatakan kontrak karya yang akan ditinjau kembali, antara lain yang berkaitan langsung dengan hak-hak wilayah adat, seperti LNG Tangguh di Teluk Bintuni, pembangunan pabrik semen Maruni dan ijin-ijin IUPPHK, juga perkebunan kelapa sawit.

“Dengan dilantiknya 11 anggota dari jalur Otsus, kami akan mengevaluasi Otsus. Evaluasi ini akan difokuskan pada kewenangan terhadap seluruh kontrak karya pihak ketiga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kab/kota,” kata Vitalis Yumte baru-baru ini.

Selain kontrak karya tersebut, Vitalis Yumte mengemukakan evaluasi serupa, juga akan dilakukan pada areal pertanahan yang bersentuhan dengan masyarakat adat yang dipakai untuk kepentingan publik. “Contohnya, lahan bekas transmigrasi. Bagaimana pengelolaan,  penyelesesaian, dan bagaimana pula bentuk penghargaan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.

Selain itu, sebut Vitalis Yumte perlu juga untuk mengevaluasi kebijakan afirmatif soal pelaksanaan dana Otsus. Apakah sudah sesuai untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Papua.

Upaya yang dilakukan MRPPB memang berhubungan dengan kewenangan kelembagaan. Disamping itu, MRPPB akan membentuk tim guna mengkajia pokok-pokok pikiran untuk merumuskan draf peraturan daerah yang bersifat khusus.

Hal itu, telah lama menjadi kebutuhan mendesak apalagi pelaksanaan Otsus ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Ada harapan dengan dilantiknya perwakilan rakyat dari jalur Otsus, sinergi antara MRPPB dengan DPR Papua Barat dapat meningkat melalui komunikasi politik.

Vitalis menambahkan MRPPB akan mendorong komitmen penyelenggaraan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota menjadikan ini sebagai agenda prioritas.

“Karena, sering menimbulkan komflik serta mengabaikan hak-hak masyarakat. Ini fokus kerja MRPPB dalam setahun terakhir. Kami akan membentuk pansus untuk mengelola persoalan tersebut. Dalam minggu depan, pansus akan dibentuk,” paparnya. |CR73

Tinggalkan Balasan