MRP-PB Desak Pilkada Merujuk pada UU Otsus

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) kembali menegaskan agar Pilkada di Papua Barat merujuk pada UU Otonomi Khusus.
“Otonomi khusus ini merupakan wilayah garansi politik antara orang Papua dengan NKRI. Sehingga tidak boleh lagi ada perdebatan,” kata Ketua MRP-PB, Vitalis Yumte, Selasa (9/6/2015).
Menurut Vitalis, kewenangan penuh diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk melakukan paripurna draf Raperdasus Pilkada yang telah disusun dan dirumuskan oleh fraksi Otsus DPRPB.
Perdebatan yang mewarnai penyusunan Raperdasus ini menurut Vitalis tidak akan mengganjal pelaksanaan Otsus.
“Kalau seperti ini, saya rasa bahwa Undang-undang nomor 35 Tahun 2008 harus dievaluasi dan ditinjau kembali. Dan lebih baik diberlakukan Undang-undang pemerintahan daerah saja,” ujarnya.|RASYID