Kantor DPR Papua Barat

MRPB Agendakan Temui Sejumlah Stakeholder Terkait Ketua DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB), Anike TH. Sabami mengatakan, dalam waktu dekat MRP-PB akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

Hal itu dikemukakan Anike dalam jumpa pers bersama usai menerima aspirasi yang disampaikan perwakilan Forum Papua Bersatu di Kantor MRP-PB, Senin (7/9/2015).

Kata Anike, RDP ini akan menghadirkan perwakilan pemerintah provinsi Papua Barat, pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat serta sejumlah elemen masyarakat.

“Sesuai pasal 20 huruf e Undang-Undang Otsus, kami akan mengundang seluruh pihak terkait dalam rapat dengar pendapat. Karena ini mekanisme kelembagaan yang harus ditempuh,” kata Anike.

Anike melanjutkan, MRP-PB dan Fraksi Otsus DPRPB telah melakukan sejumlah upaya untuk memperjuangkan jabatan ketua DPR Papua Barat (DPRPB) harus dijabat orang asli Papua.

Di antaranya, pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Luhut Panjaitan), DPP Partai Demokrat yang diwakili oleh Cornel Simbolon, dan Forkompimda yang dipimpin langsung oleh Gubernur Abraham. O.Atururi.

“Menkopolhumkam (Luhut Panjaitan) membatalkan SK ketua DPRPB atas nama Matheus Selano. Membatalkan SK itu demi Otsus, demi orang asli Papua, dan demi NKRI SK itu dibatalkan,” kata Anike.

Menurut Anike, upaya yang dilakukan MRP-PB ini jangan dipolitisasi karena kepentingan politik oligarki di tubuh DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat. Yang justru menggeser kehendak UU 21 Tahun 2001.

Diakuinya, permasalahan ketua DPRPB telah disikapi secara serius oleh DPP Partai Demokrat untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak UU Otsus yang harus dihargai secara utuh.

“Ini wilayah Otsus sehingga posisi ketua DPRPB harus orang asli Papua. Harus ada politik tahu diri pada mereka yang berupaya untuk kepentingan tertentu. Orang asli Papua tidak diragukan,” ujar Anike lagi.

MRP-PB pun mendukung palang ruang sidang utama kantor DPRPB tidak dibuka hingga ada perubahan SK. Bahkan, Anike mengungkapkan, pengusulan Matheus Selano pun dipertanyakan oleh DPP.

Dalam keterangannya, Anike menjelaskan, MRP-PB telah menyampaikan surat ketiga gubernur yang ditujukan kepada DPP Partai Demokrat, Menko Polhukam, Mendagri, dan Dirjen Otda.

“Sekarang, saya imbau masyarakat asli Papua bersama menunggu SK baru atas nama orang yang baru. Bukan Matheus Selano, sehingga gubernur yang akan melantikan ketua DPRPB,” tuturnya.

Anike menambahkan, konspirasi yang dibangun di internal Partai Demokrat disinyalir terkait praktik money politik. Yang mengambaikan amanat Undang-Undang Otsus.

Untuk itu, Anike menegaskan, pimpinan DPRPB harus mencabut surat terkait desakan pelantikan ketua DPRPB 2014-2019. “Dan saudara Maikel Watimena dan Matheus Selano memberikan klarifikasi soal keaslian orang asli Papua mereka,” sebutnya.

Wakil Ketua Pokja Perempuan, Ruth M. Osok mengatakan, hak kesulungan orang asli Papua harus diberikan, sehingga orang asli Papua dapat menjadi tuan di negeri sendiri.

Anggota Pokja Perempuan, Lusi Hegemur mengatakan, Undang-Undang Otsus memberikan jaminan terhadap orang asli Papua. Partai Demokrat diminta melihat generasi orang asli Papua yang harus diberikan kesempatan.

Ketua Forum Papua Bersatu, Jeheskiel Bukopioper mendukung upaya yang dilakukan MRP-PB. Dan tetap bersama untuk mengawal posisi ketua DPRPB harus dijabat orang asli Papua.

“Undang-Undang Otsus lahir untuk menjawab rasa ketidakadilan yang selama ini dirasakan. Dan untuk menjawab keluhan dan kebutuhan orang asli Papua yang dirasakan selama ini,” ujar dia.

Juru bicara Forum Papua Bersatu, Matheis Maryen menduga adanya konspirasi kepentingan yang dibangun oleh Maikel Watimena, Roby Nauw, dan Matheus Selano.

“Kuncinya ada di Demokrat. Konspirasi yang dibangun ini jangan membuat situasi memanas, sehingga lembaga maupun masyarakat yang akan saling menyalahkan. Konspirasi ini harus dihentikan demi masyarakat di Papua Barat,” ujarnya.

Anggota Forum Papua Bersatu, Andris Wabdaron mengatakan, kepentingan oknum diinternal Partai Demokrat justru menyanderah kepentingan masyarakat di Papua Barat.

Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Roby Nauw membantah semua tudingan yang dialamatkan kepada dirinya bersama sejumlah pengurus partai baik di tingkat DPP maupun selevel DPD.

Soal tudingan praktik money politik, Roby mempersilahkan pihak yang merasa yakin akan hal itu membuktikan secara terang-terangan. Sehingga tidak terkesan tudingan itu hanya mencampuri urusan rumah tangga Partai Demokrat.

“Ketika seseorang terpilih namun menjadi anggota DPRP. Dan, ia mengundurkan diri dan memberikan kursinya kepada orang nomor dua dengan sejumlah kesepatan. Itu urusan rumah tangga mereka kan. Jadi harus dibedakan antara money politik dan urusan internal orang,” Roby mencontohkan.

Disampaikan anggota DPRPB dua periode ini, mekanisme pengusulan Matheus Selano sebagai ketua DPRPB telah melalui prosedur dan mekanisme partai. Bukan intrik politik pengurus partai seperti yang ditunduhkan.
Dan, lanjut Roby, pengusulan ketua DPRPB telah dikonsultasikan secara baik kepada DPP sebelum pelaksanaan Kongres partai di Surabaya.

“Kalau bermain kenapa, DPP mengeluarkan rekomendasi. Kita langsung berhadapan dengan ketua harian (Syarif Hasan), dan sekjen pada saat itu. Tidak ada orang DPP yang bermain,” tegas Roby.

Roby membeberkan, pengusulan Matheus Selano tidak melanggar etika atau menyalahi aturan organisasi tetapi telah mendapat persetujuan DPP.Ini dibuktikan dengan diterbitkannya rekomendasi DPP dan sudah prosedural.
Rekomendasi DPP juga ditindaklanjut dengan SK Menteri Dalam Negeri.

“Berarti yang kita ajukan itu tidak salah. Jika SK ingin dicabut harusnya pemerintah mengirimkan rekomendasi kepada Partai Demokrat. Jangan sampai ini upaya untuk adu domba saja,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Roby menampik telah memanupulasi data milik Matheus Selano dan Maikel Watimena adalah orang asli Papua. Roby berujar, isu orang asli Papua dan peraih suara terbanyak belakangan baru bergema.

“Pertimbangan kami semata-semata struktur organisasi. Aminadap Asmuruf dia adalah wakil sekretaris, Imanuel Yenu adalah bendahara, Iwan Hariyanto juga baik suaranya. Tapi, mereka semua bersamalah seperti saya,” beber Roby.|RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM