Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari

MANOKWARI, Cahayapapua.com— 42 Anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang baru saja dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, disarankan untuk ikut mendorong dilakukannya evaluasi pelaksanaan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua dan Papua Barat.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan, semestinya keberadaan MRPB, mampu memberikan penghormatan, perlindungan dan mengangkat harkat martabat Orang Asli Papua (OAP), sebagaimana tujuan dibentuknya lembaga kultur ini dan roh dari amanah UU Otsus.

“Saya ingin memberi saran konkrit kepada 42 anggota MRPB yang telah dilantik oleh Mendagri, agar segera mendorong dan mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap pelaksanaan UU Otsus nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus khususnya di Papua Barat,” ujar Warinussy kepada Cahaya Papua, Minggu (26/11).

Dikatakan, evaluasi total tersebut, harus didesak dan didorong oleh MRPB atas dasar amanat UU nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan peraturan pengganti UU nomor 1 tahun 2008,yakni tentang perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus di Papua menjadi UU.

Pasalnya lanjut Warinussy, sesuai amanat pasal 19 hingga pasal 25 dari UU Otsus dan pasal 36 sampai dengan pasal 41 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, memiliki tugas penting.

“Yaitu memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRPB. Serta memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) yang diajukan oleh DPRPB Papua Barat dengan gubernur,” jelasnya.

Pertimbangan dimaksud sambung dia, adalah meliputi aspek-aspek hukum dan politik serta sosiologis dan antropologis yang telah dipertimbangkan dan termuat di dalam setiap Raperdus yang diajukan dalam konteks perlindungan hak-hak dasar OAP sebagai tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan otonomi khusus sejak tahun 2001 di tanah Papua.

“Jadi tugas dan wewenang MRPB sesuai amanat UU Otsus, memastikan bahwa segenap kebijakan dan aturan hukum yang dibuat, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, bisa memberi perlindungan bagi OAP dan hak-hak dasarnya,” pungkas Warinussy. (tnj)

Leave a Reply