Kantor Gubernusr Papua Barat

MRPB Minta OAP Diutamakan dalam Pelantikan Pejabat Esselon

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Abraham. O.Atururi diminta mengambil keputusan yang tepat. Dalam rangka pengisian jabatan esselon di lingkungan pemerintahan provinsi Papua Barat.

Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB), Eduard Sangkek menanggapi dinamika yang muncul saat akan dilakukan pelantikan pejabat esselon II, III, da IV beberapa waktu lalu, namun pelaksanaannya ditunda.

“Sekiranya ada 48 jabatan esselon II di lingkup pemprov Papua Barat. Tetapi, lebih dari setengahnya diisi oleh pejabat dari luar daerah. Ini jadi masalah yang berujung pada pemrotesan yang dilakukan sejumlah pejabat (asli) Papua,” kata Eduard, Rabu (3/8/2016).

Kata Eduard, keputusan gubernur terkait pelantikan pejabat esselon itu memaksa pejabat yang nota bene adalah orang asli Papua. Yang secara kepangkatan dan pengalaman sudah memadai justru tidak mendapatkan kesempatan.

“Saya menyarankan, untuk mengantisipasi konflik kedepan kaka bram (gubernur) agar dengan bijak dan berkeadilan dalam mengakomodir pejabat orang asli Papua dengan beberapa kriteria,” ujar dia.

Menurut Eduard, mereka yang melakukan aski protes adalah para pejuang awal pemekaran provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat, red). Nilai kelulusan dalam kompetensi lelang jabatan khususnya esselon II, juga mendapatkan nilai yang baik.

Dia mengemukakan, pelantikan pejabat esselon di lingkup pemprov Papua Barat harus mengutamakan kriteria sebagai berikut, pejabat orang asli Papua pejuang provinsi, orang asli Papua yang punya kompetensi di atas rata-rata.

Adapun kriteria lainnya, adalah orang asli Papua pada umumnya. Sebagai perwujudan dalam keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus secara berkeadilan.

“Hadirnya Undang-undang Otsus memiliki dua tujuan. Sebagai solusi tenga penyelesaian masalah Tanah Papua pad saat itu. Dan dasar hukum yang bersifat khusus sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai aspek,” paparnya.

Eduard mengakui, tidak mudah bagi MRPB dalam mempengharuhi kebijakan pemerintah. Kondisi ini menjadi sebuah dilematis. Ia mengatakan, penegasan MRPB yang hanya bisa memberikan pertimbangan dan persetujuan kadang tak didengarkan.

Meski demikian, dengna kapaasitas yang ada ini. Lembaga MRPB terus melakukan advokasi agar keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan dalam konteks Otsus dapat dilaksanakan secara konsekuen, hingga ke tingkat SKPD.

“Eksekutif, legislatif dan MRPB adalah tiga pilar di daerah. Sebagai lembaga kultural, kami harapkan bisa berbicara bersama. Sehingga semangat keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan tidak diinjak sendiri oleh kita. Otsus diberikan agar orang asli Papua jadi tuan di negeri sendiri. Kita sendiri yang membuat UU Otsus mati suri,” tandasnya.

Eduard menambahkan, MRPB memberi perhatian lebih terkait persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otsus. “Lihat semangat Otsus dari sisi keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan. Ini sudah dilakukan dalam penentuan ketua DPR Papua Barat,” pungkasnya. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan