Ketua MRPB Vitalis Yumte menunjukkan buku MRP sebagai Jembatan Emas. Buku ini diklaim menggambarkan sepak terjang MRPB selama ini.

MRPB Ulas Sepak Terjang Mereka dalam Sebuah Buku

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Vitalis Yumte menyatakan MRPB telah membuat sebuah buku yang didalamnya berisi sepak terjang MRPB selama ini. Buku tersebut berjudul Majelis Rakyat Papua sebagai Jembatan Emas.

“Kami selama lima tahun menjabat banyak permasalahan yang kami selesaikan, namun hal ini kadang tidak di ketahui oleh semua orang bahkan luput dari media, padahal saya selaku pimpinan terus mengarahkan upaya rekonsiliasi dimana kami coba mengembalikan kepercayaan diri Orang Papua,” ujar Vitalis di Manokwari, Kamis (9/3).

Dikatakan mengembalikan percaya diri orang Papua terutama kepada Negara begitu juga sebaliknya merekonsiliasi kepercayaan Negara terhadap orang Papua cukup intens dilakukan MRPB.

“Papua dari Daerah Operasi Militer (DOM) dan pelanggaran HAM di mana-mana membuat rasa tidak percaya OAP terhadap Negara itu semakin tinggi, bahkan sudah mendarah daging. Hal ini memang terjadi dalam pandangan hidup Orang Papua,” katanya.

Dia juga mengatakan selama lima tahun menjabat di MRPB, mereka mencoba mendudukan peran masyarakat adat dalam kepentinganya di hadapan hukum, terutama pemulihan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, investor dan TNI Polri.

Vitalis juga menuding sejauh ini belum ada pemahaman terhadap posisi Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat. Hal ini sadar atau tidak akan melemahkan pengakuan terhadap Otsus, sedangkan tingkat kebutuhan orang Papua itu jauh lebih tinggi.

“Selama lima tahun ini, kami akhirnya menyadari bahwa kebutuhan OAP itu sangat tinggi. Ini terjadi karena belum ada pemahaman yang selaras dan terintegrasi antara pihak pembuat regulasi dan pihak yang menjalankan regulasi terhadap Otonomi Khusus, bahkan secara sadar terjadi pelemahan pengakuan terhadap Otsus,” ujarnya.

Persoalan yang dihadapi ini katanya akan menjadi beban tugas bagi anggota MRP yang akan datang, sebab yang paling utama mereka harus membangun hubungan agar tercipta kepercayaan antara institusi Negara, pemerintah daerah dengan masyarakat dan sebaliknya.

“Kalau kepercayaan dijaga, maka akan mendorong hubungan yang baik sehingga akan tercipta kepentingan besar. Saya sarankan kedepan harus ada revisi terhadap pasal-pasal yang ada di dalam UU Otsus. Itu sebab tinggal beberapa tahun Otsus akan berakhir, namun banyak regulasi yang belum tuntas serta belum menjawab persoalan OAP,” ia mengingatkan. (MAR)

Tinggalkan Balasan